Electronic Theses and Dissertation

Lampiran BAB II huruf D Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional, memberikan kewenangan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melakukan daur ulang nomor telepon seluler. Pelaksanaan daur ulang nomor telepon di GraPARI Telkomsel Kota Banda Aceh dapat merugikan pengguna lama dan pengguna baru di kota Banda Aceh, karena berpotensi disalahgunakan oleh orang lain, seperti data dari pemilik nomor.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan daur ulang nomor telepon seluler oleh GraPARI Telkomsel Banda Aceh, kemudian untuk menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pihak GraPARI Telkomsel Banda Aceh terhadap kerugian yang dialami pengguna nomor ponsel daur ulang di kota Banda Aceh, dan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi pengguna dan penyedia jasa layanan telekomunikasi terhadap kerugian pengguna nomor ponsel daur ulang di kota Banda Aceh.

Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis berdasarkan data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui pelaksanaan daur ulang nomor telepon di GraPARI Telkomsel Banda Aceh untuk mengoptimalkan dan mengurangi pemborosan sumber daya, namun konsumen dirugikan karena penyalahgunaan nomor oleh pihak ketiga. GraPARI Telkomsel tidak bertanggung jawab atas kerugian pengguna nomor telepon daur ulang karena menurut pihak operator itu kelalaian pihak konsumen yang tidak menjaga masa aktif nomor teleponnya. Bentuk perlindungan hukum kepada pengguna dapat dilihat dalam perlindungan hukum preventif dan represif, dalam pelaksanaannya perlindungan hukum ini belum terlaksanakan sebagaimana semestinya.

Pemahaman dan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan dalam menjaga nomor telepon tetap aktif melalui sosialisasi dan edukasi mengenai nomor telepon daur ulang oleh pemerintah dan jasa telekomunikasi. Dan himbauan mengenai penggunaan nomor telepon harus lebih dipertegas, agar masyarakat tidak menggunakan nomor telepon secara berlebihan.

Annex to Chapter II, Letter D of the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 14 of 2018 concerning the Fundamental Technical Plan for National Telecommunications, grants authority to telecommunications service providers to recycle mobile phone numbers. The implementation of mobile number recycling at GraPARI Telkomsel Banda Aceh may harm both previous and new users in Banda Aceh, as it has the potential to be misused by third parties, such as through the exploitation of the previous owner's data. The objective of this study is to explain the implementation of mobile number recycling by GraPARI Telkomsel Banda Aceh, to describe the form of accountability of GraPARI Telkomsel Banda Aceh for the losses suffered by users of recycled phone numbers in Banda Aceh, and to explain the form of legal protection for both users and telecommunication service providers regarding the losses experienced by users of recycled phone numbers in Banda Aceh. The research method used is empirical juridical or sociological legal research, based on data obtained directly from the community through field research and interviews. Based on the research results, it was found that the recycling of phone numbers at GraPARI Telkomsel Banda Aceh is carried out to optimize and reduce the waste of resources. However, consumers are harmed due to the misuse of numbers by third parties. GraPARI Telkomsel does not take responsibility for the losses suffered by recycled number users, as the operator considers it the consumers’ negligence for not maintaining the active period of their phone numbers. Legal protection for users can be seen through preventive and repressive measures, but in practice, this protection has not been properly implemented. Public understanding and awareness must be improved in maintaining active phone numbers through socialization and education regarding recycled phone numbers by the government and telecommunication service providers. Moreover, the advisories regarding phone number usage should be more firmly emphasized to prevent excessive use by the public.