Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Telah menjadi rahasia umum bahwa anggaran publik dapat menciptakn kecurangan (korupsi) dalam perkembangan berbagai daerah, tentu hal ini alan mendapat sebuah ancamnan dalam mewujudkan good local governance. Publik sangat mengharapkan adanya independensi dari lembaga legislatif dalam menilai dan mengevaluasi segala rancangan pembangunan pemerintah Salah satu usaha menciptakan kepercayaan rakyat kepada pemerintah adalah dengan mewujudkan suatu pemerintahan yang berwibawa atau yang dikenal dengan istilah good local governance Tujuan dilakukan penulisan ini untuk mengetahui apakah penerapan prinsip good local governance yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik telah diterapk.an pada Perko Banda Aceh. Penulisan ini diharapk.an memberikan manfaat bagi Perko Banda Aceh khusunya dan masyarakat luas pada umumnya Data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan hasil wawancara langsung pada Perko Banda Aceh bagian keuangan yang tendiri dari sub. bagian anggaran dan sub. bagian pembukuan serta penulisan kepustalkan terhadap beberapa buku bacaan dan literatur yang terkait dengan pembahasan. Berdasark.an hasil penulisan menunjukkan bahwa penerapan good local governance untuk mewujoadkan transparansi dan akuntabilitas pada Perko Banda Aceh masih sebatas memenuhi kewajiban saja, akan tetapi belum mendukung sepenuhnya konsep dari good local governance itu sendiri. Pererintah Kota cenderung melibatkan kalangan politisnya saja yang didalamnya memuat usur­ unsur kepribadian yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Perko Banda Aceh Perla memgembangkan budaya publik heaning untuk membangun kesepahaman antara kepentingan eksekutif legislative, maupun warga masyarakat terutama dalam merumuskan program-program yang berkaitan dengan kepentingan publike, Pengawasan dan evaluasi mandarin yang efektif merupakan kunci untuk pelaksaan transparansi. Dasar pijak konstitusioral buat rakyat atau komunitas rakyat ini penting untuk melakukan gerakan kontrol terhadap penganggaran yang dibuat oleh eksekutif (walikota) maupun legislatif (DPRD). Fasilitasi Media Informasi menjadi pilihan strategis untuk mewacanakan transparansi pengelolaan anggaran daerah Diharapkan dengan peran serta daerah yang semakin masyarakat akan akan memperkecil penyimpangan-penyimpangan, yang pada akhirnya akan dapat menciptakan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bertanggungiawab
Kata kunci : Good Local Governance, Transparansi, dan Akuntabilitas

Tidak Tersedia Deskripsi