Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012
yang mengatur hukuman denda terhadap pelanggaran Electronic Traffic Law
Enforcement (ETLE) menimbulkan dualisme pembayaran. Denda dapat dibayar
setelah putusan pengadilan dan dapat dibayar sebelum putusan pengadilan dengan
cara dititip pada bank yang ditunjuk Pemerintah. Dualisme ini menimbulkan
ketidakpastian hukum bagi masyarakat, karena denda yang dibayar melalui titipan
di Bank sebelum putusan pengadilan umumnya dibayar dengan jumlah maksimal
sesuai dengan pelanggaran. Belum jelasnya mekanisme pengembalian sisa denda
kepada pelanggar menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi
masyarakat. Persoalan lainnya yaitu sebagian kendaraan sudah terjadi perubahan
hak milik, tapi nama di STNK masih atas nama pemilik sebelumnya, sehingga
surat tilang dikirim ke rumah sesuai nama yang tertera di STNK, padahal tidak
melakukan pelanggaran ETLE.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yang menyebabkan
pengaturan ETLE belum memenuhi prinsip kepastian hukum, penerapan ETLE
yang memenuhi prinsip kepastian hukum di Indonesia dan konsep ideal
pengaturan ETLE dalam kerangka negara hukum di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penggunaan
penelitian yuridis normatif karena menganalisis norma tentang ETLE dalam
perspektif kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan
perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.
Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara preskriptif yang diuraikan
secara deskriptif analisis dengan cara memvalidasi data dan menginterpretasikan
data baik yang diperoleh melalui wawancara maupun data dari perpustakaan. Data
tersebut akan diolah dan disistematisasikan dalam pembahasan serta dianalisis
secara kualitatif.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan ETLE belum memenuhi
prinsip kepastian hukum, kerangka hukum yang ada masih bersifat umum dankurangnya spesifikasi terkait aturan, prosedur, serta penyelesaian pelanggaran
yang tertangkap oleh sistem ETLE ini telah menciptakan ketidakpastian bagi
masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Konsep ideal ETLE dalam negara
hukum menuntut kesesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum,
dan perlindungan hak-hak individu, implementasi ETLE di Indonesia masih
belum sepenuhnya mencapai standar ini, beberapa masalah utama termasuk
pemberian sanksi sebelum putusan pengadilan, ketidakjelasan identifikasi
pelanggar, dan kurangnya akurasi data dalam sistem ETLE. Penerapan asas
kepastian hukum ETLE di Indonesia adalah pentingnya perbaikan dalam
penerapan ETLE, dengan membuat peraturan khusus mengenai ETLE,
penyesuaian kepastian proses hukum ETLE dan, peningkatan teknologi
identifikasi, kampanye edukasi masyarakat.
Saran, langkah utama yang harus dilakukan yaitu dengan merevisi
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 dengan mengatur kembali hukuman
denda diberikan setelah putusan pengadilan. Disarankan kepada pemerintah
supaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan disarankan kepada
pihak lain untuk melanjutkan kajian ini khususnya pada aspek pembuktian
pelanggaran ETLE yang belum terdeteksi sepenuhnya pelaku pelanggaran, tapi
dijatuhkan hukuman denda kepadanya tanpa mengkonfirmasi siapa pelanggar.

ABSTRACT The provisions of Article 30 paragraph (1) of Government Regulation No. 80 of 2012, which regulate fines for violations of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), create dualism in payment. Fines can be paid after a court decision or before a court decision by depositing them in a bank designated by the government. This dualism creates legal uncertainty for the public because fines paid through bank deposits before a court decision are generally paid in the maximum amount according to the violation. The unclear mechanism for returning the excess fines to the violator creates injustice and legal uncertainty for the public. Another issue is that some vehicles have changed ownership, but the name on the vehicle registration certificate (STNK) is still in the name of the previous owner, so the traffic ticket is sent to the address according to the name listed on the STNK, even though they did not commit an ETLE violation. This study aims to analyze the basis that causes the regulation of ETLE to not meet the principles of legal certainty, the application of ETLE that meets the principles of legal certainty in Indonesia, and the ideal concept of ETLE regulation within the framework of the rule of law in Indonesia. The research method used is normative juridical. The use of normative juridical research is due to the analysis of norms regarding ETLE in the perspective of legal certainty. The approaches used are the statutory approach, the conceptual approach, and the comparative approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data analysis is carried out prescriptively, which is described in a descriptive analysis by validating and interpreting data obtained through interviews and data from the library. The data will be processed and systematized in the discussion and analyzed qualitatively. The research results show that ETLE regulation does not meet the principles of legal certainty. The existing legal framework is still general, and the lack of specifications related to rules, procedures, and resolution of violationscaught by the ETLE system has created uncertainty for the public to achieve justice. The ideal ETLE concept in a rule of law state demands conformity with the principles of justice, legal certainty, and protection of individual rights. The implementation of ETLE in Indonesia has not fully reached this standard. Major issues include the imposition of sanctions before a court decision, unclear identification of violators, and lack of data accuracy in the ETLE system. The application of the legal certainty principle of ETLE in Indonesia emphasizes the importance of improvements in the implementation of ETLE, by creating specific regulations on ETLE, adjusting the certainty of ETLE legal processes, enhancing identification technology, and public education campaigns. Recommendations include the main step of revising Government Regulation No. 80 of 2012 by stipulating that fines should be imposed after a court decision. It is recommended that the government provide adequate facilities and infrastructure, and other parties continue this study, particularly on the aspect of proving ETLE violations that have not been fully detected, but fines are imposed without confirming who the violator is.