Electronic Theses and Dissertation

Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan bahwa apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pe lunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar. Dalam praktiknya pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sigli 2 adanya 2 (dua) objek kendaraan roda empat yang mengalami penyusutan nilai setelah dil akukannya eksekusi akan tetapi hasil penjualan tidak mencukupi sisa hutang debitur sehingga kreditur mengalami risiko kerugian.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan perlindungan hukum ter hadap penerima jaminan fidusia atas penyusutan nilai objek jaminan, untuk men jelaskan faktor-faktor penyusutan nilai objek jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat dan untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian wanpretasi oleh debi tur yang dibebani jaminan fidusia berupa kendaraan roda empat.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data yang diperlukan berupa data hukum sekunder dan data hukum primer. Data hukum sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara melalui membaca dan mempelajari perundang-undangan, jurnal, buku-buku dan skripsi. Data hukum primer diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara secara langsung terhadap responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum penerima fidusia (kreditur) antara lain berhak untuk meminta pelunasan atas sisa hutang meskipun objek tersebut telah dilakukan eksekusi dimana benda-benda debitur dijadikan pemenuhan atas sisa hutang melalui pengadilan. Faktor penyebab penyusutan nilai objek jaminan fidusia disebabkan oleh faktor depresiasi fisik, fluktuasi pasar, kondisi ekonomi, dan keadaan kendaraan dengan penilaian jangka susut 5 tahun. Mekanisme penyelesaian wanprestasi dilakukan secara non litigasi melalui negoisasi dan dilakukannya eksekusi objek jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Aceh.

Disarankan kepada debitur sebaiknya menjaga dan merawat objek jaminan seperti kendaraan dengan baik, karena kondisi fisik yang terawat akan mempertahankan nilai jual kendaraan. Kepada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Sigli 2 untuk dapat memastikan perlindungan asuransi yang komprehensif bagi setiap objek jaminan serta menetapkan standar penilaian jaminan yang jelas dan transparan. Kepada pemerintah agar dapat menetapkan standar mengenai penilaian jaminan yang berlaku, termasuk penyusutan nilai objek bergerak.

Article 34 Paragraph (2) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees explains that if the result of execution is insufficient to settle the debt, the debtor remains responsible for the unpaid debt. In practice, at Bank Syariah Indonesia, Sigli Branch 2, there are 2 (two) objects of four-wheeled vehicles that experience depreciation in value after execution. However, the sale proceeds are insufficient to cover the debtor’s remaining debt, causing the creditor to face the risk of loss. The purpose of this thesis is to explain the legal protection for fiduciary guarantee recipients regarding the depreciation of the collateral's value, to explain the factors that cause depreciation of fiduciary collateral in the form of four-wheeled vehicles, and to explain the mechanism for resolving default by debtors burdened with fiduciary guarantees in the form of four-wheeled vehicles. This research is an empirical juridical study. The data required includes secondary legal data and primary legal data. Secondary legal data is obtained from literature research through reading and studying laws, journals, books, and theses. Primary legal data is obtained from field research through direct interviews with respondents and informants. The results of the study show that legal protection for the fiduciary recipient (creditor) includes the right to demand the settlement of the remaining debt, even if the object has been executed, where the debtor’s assets are used to fulfill the remaining debt through the court. The factors causing depreciation of fiduciary collateral are physical depreciation, market fluctuations, economic conditions, and the condition of the vehicle with a depreciation period of 5 years. The mechanism for resolving default is carried out through non-litigation, via negotiation and execution of the collateral object through the State Property and Auction Services Office (KPKNL) in Aceh. It is recommended that debtors maintain and care for the collateral objects, such as vehicles, as good physical condition will help preserve the vehicle's resale value. For Bank Syariah Indonesia Sigli Branch 2, it is recommended to ensure comprehensive insurance protection for each collateral object and to set clear and transparent collateral valuation standards. The government is also advised to establish standards for collateral valuation, including the depreciation of movable objects.