NAFKAH HADHANAH ANAK SETELAH PERCERAIAN KARENA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

NAFKAH HADHANAH ANAK SETELAH PERCERAIAN KARENA CERAI GUGAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH)


Pengarang

Ramadhani Melisa Dewi - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Teuku Muttaqin Mansur - 197909052008121002 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

2003101010173

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2025

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Hal ini dipertegas dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun)”. Dalam faktanya di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, masih terdapat bapak yang tidak memenuhi kewajiban nafkah hadhanah anak setelah bercerai karena cerai gugat.

Tujuan penulisan skripsi untuk menjelaskan alasan bapak (Tergugat) tidak memberikan nafkah hadhanah setelah perceraian, akibat hukum bapak (Tergugat) yang tidak memberikan nafkah hadhanah anak setelah perceraian, dan upaya hukum bagi ibu (Penggugat) agar bapak (Tergugat) memberikan nafkah hadhanah anak setelah perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan data sekunder dan primer, data sekunder penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Data primer penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan responden dan informan. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, alasan bapak (Tergugat) tidak memberikan nafkah hadhanah anak adalah alasan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dikarenakan Tergugat tidak mengetahui bahwa ada kewajiban pemberian nafkah kepada anak. kurangnya kemampuan finansial, dan tidak percayanya Tergugat kepada Penggugat. Akibat hukum bagi bapak adalah sanksi perdata berupa pemanggilan Tergugat agar memenuhi kewajiban pemberian nafkah hadhanah anak. Upaya Hukum yang dapat dilakukan ibu (Penggugat) adalah mengajukan permohonan eksekusi putusan melalui Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Disarankan kepada bapak (Tergugat) untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak, diharapkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak kota Banda Aceh, menyediakan bantuan hukum berupa mediasi. Kepada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh untuk dapat melakukan pengawasan pelaksanaan putusan setelah terjadi perceraian karena cerai gugat. Kepada ibu untuk mengajukan permohonan eksekusi putusan cerai gugat kepada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh guna menjamin pemenuhan hak nafkah anaknya.

Article 41 letter (b) of Law Number 1 of 1974 on Marriage states, "The father is responsible for all costs of maintenance and education required for the child. If the father is unable to fulfill this obligation, the court may determine that the mother should also bear these costs." This is further emphasized in Article 156 letter (d) of the Compilation of Islamic Law (KHI), which states, "All costs of child custody and maintenance are the father's responsibility according to his ability, at least until the child reaches adulthood and can take care of himself or herself (21 years old)." In practice, in the legal area of the Banda Aceh Sharia Court, there are still fathers who fail to fulfill their responsibility for child maintenance after divorce due to a lawsuit for divorce. The aim of this thesis is to explain the reasons why the father (Defendant) does not provide child custody maintenance after divorce, the legal consequences for the father (Defendant) for not providing child custody maintenance after divorce, and the legal efforts the mother (Plaintiff) can take to compel the father (Defendant) to provide child custody maintenance after divorce. This research uses an empirical juridical research method, with secondary and primary data. The secondary data is obtained through library research from relevant laws and literature. The primary data is obtained from interviews with respondents and informants. This research is analyzed using a qualitative approach. Based on the research findings, the reasons the father (Defendant) does not provide child custody maintenance are due to a lack of awareness and responsibility because the Defendant is unaware of the obligation to provide maintenance for the child, insufficient financial ability, and a lack of trust in the Plaintiff. The legal consequence for the father is a civil sanction in the form of a summons to the Defendant to fulfill the obligation to provide child custody maintenance. The legal effort that the mother (Plaintiff) can undertake is to file a request for the execution of the court decision through the Banda Aceh Sharia Court. It is recommended that the father (Defendant) provide child custody maintenance for the child. It is hoped that the Women's and Children's Service Unit in Banda Aceh will provide legal assistance in the form of mediation. It is also recommended that the Banda Aceh Sharia Court supervise the implementation of the decision after a divorce due to a lawsuit. The mother is advised to file a request for the execution of the divorce ruling with the Banda Aceh Sharia Court to ensure the fulfillment of her child's maintenance rights.

Citation



    SERVICES DESK