Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

NULL

ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL PADA ERA DESENTRALISASI DI PROVINSI ACEH

Pengarang

Rauzatul Jannah - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Nomor Pokok Mahasiswa

1101101010034

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi Pembangunan (S1) / PDDIKTI : 60201

Subject

INCOME

Kata Kunci

KEMANDIRIAN FISKAL
ERA DESENTRALISASI
PENDAPATAN

Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2015

Bahasa

Indonesia

No Classification

339.32

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK

Judul : Analisis Kemandirian Fiskal Pada Era Desentralisasi
di Provinsi Aceh
Nama : Rauzatul Jannah
NIM : 1101101010034
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Ekonomi Pembangunan
Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Nasir,S.E., M.Si. MA

Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kemandirian fiskal pada era desentralisasi di Provinsi Aceh. Ruang lingkup penelitian pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan menggunakan data sekunder selama tahun 2011-2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Metode Analisis Rasio. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF), Rasio Efektifitas, Rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR), dan Rasio Pertumbuhan. Hasil penelitian dari perhitungan kelima rasio menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh masih termasuk kategori sangat kurang atau belum mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah. Tetapi jika dilihat dari Rasio efektifitas, PAD untuk setiap tahun anggarannya mengalami peningkatan dan mengalami pertumbuhan positif, yang artinya daerah telah mampu meningkatkan pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PAD yang positif serta tingkat efektifitas PAD yang tinggi seharusnya menjadikan daerah lebih mandiri. Tingkat efektifitas PAD yang tinggi tidak ada artinya apabila target yang ditetapkan tidak ideal. Oleh karena itu, kepada pemerintah daerah diharapkan adanya transparansi dalam mengelola keuangan daerah. Pemerintah juga perlu meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan retribusi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian diharapkan kepada pemerintah sebelum membuka kabupaten baru sebaiknya ditinjau terlebih dulu potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, sehingga nantinya daerah hasil pemekaran tersebut mampu menggali PAD daerahnya sendiri dengan potensi yang dimilikinya.

Kata kunci : Kemandirian Fiskal, Desentralisasi, Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, Analisis Rasio Keuangan, APBD.