Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Latar belakang penelitian ini adalah tingginya jumlah laporan pelanggaran yang mencerminkan kompleksitas pengawasan pemilu, yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslih) Provinsi Aceh dalam menangani laporan pelanggaran pada tahap perhitungan suara Pemilu 2024. Fokus penelitian mencakup efektivitas kebijakan dan hambatan dalam pelaksanaannya, dengan menggunakan teori kebijakan publik Charles O. Jones (goals, plans, programs, decisions, effects). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panwaslih telah mengadopsi kebijakan strategis seperti penggunaan aplikasi teknologi (Siwaslu dan Sigap Lapor) untuk mempercepat pelaporan dan meningkatkan transparansi. Program pendidikan masyarakat melalui Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) juga efektif dalam mendorong partisipasi publik. Meski demikian, terdapat hambatan signifikan dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, koordinasi yang lemah antara lembaga terkait, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu, serta konflik horizontal antar partai politik. Hambatan-hambatan ini menjadi tantangan besar dalam memastikan proses pemilu yang transparan dan adil. Kesimpulannya, kebijakan yang diterapkan Panwaslih telah menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan akuntabilitas proses pemilu. Namun, diperlukan perbaikan di beberapa aspek, termasuk pelatihan lebih lanjut untuk staf, peningkatan infrastruktur, dan penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan. Saran penelitian mencakup optimalisasi teknologi dalam pengawasan, peningkatan edukasi masyarakat, serta penyederhanaan birokrasi untuk penanganan laporan yang lebih cepat dan efektif.
Kata kunci: Kebijakan Panwaslih Aceh, Pelanggaran Pemilu, Perhitungan Suara, Pemilu 2024

ABSTRACT The background of this research is the high number of violation reports, reflecting the complexity of election supervision, which impacts public trust in the integrity of the democratic process. This research aims to analyze the policies of the Aceh Provincial Election Supervisory Committee (Panwaslih) in handling violation reports during the vote counting stage of the 2024 General Election. The focus of the research includes the effectiveness of the policies and the obstacles in their implementation, using Charles O. Jones's public policy theory (goals, plans, programs, decisions, effects). The method used is a qualitative approach through interviews, observations, and documentation. The results of the research show that Panwaslih has adopted strategic policies such as the use of technological applications (Siwaslu and Sigap Lapor) to expedite reporting and enhance transparency. Community education programs through the Participatory Supervisory Cadre School (SKPP) have also been effective in encouraging public participation. However, significant obstacles exist in implementing these policies, such as limited human resources, inadequate infrastructure, weak coordination between related institutions, low public awareness of the importance of election supervision, and horizontal conflicts among political parties. These challenges pose significant hurdles in ensuring a transparent and fair election process.In conclusion, the policies implemented by Panwaslih have shown positive results in increasing the accountability of the election process. However, improvements are needed in several areas, including further training for staff, infrastructure enhancement, and strengthening cooperation among stakeholders. The research suggests optimizing technology in supervision, increasing public education, and simplifying bureaucracy for faster and more effective report handling. Keywords: Panwaslih Aceh Policies, Election Violations, Vote Counting, 2024 General Election