Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
DIANDINI SAFRIDA
2015 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIGLI NOMOR 151/PID.SUS/2014/PN-SGI TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,72)pp, bibl, app
Nursiti, S.H.,M.Hum
Dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2014/PN-Sgi atas nama Terdakwa Muhajir Bin M. Jamil jaksa penuntut umum kurang cermat dalam mengkualifikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan dalam menerapan bentuk dakwaan. Perbuatan terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 112 yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I atau Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu setiap penyalahgunaan Narkotika Golonan I bagi diri sendiri dan disusun dalam bentuk alternatif oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yang bisa mengarahkan perbuatan yang dilanggar oleh terdakwa dari yang telah didakwakan jaksa.
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi yang tepat bagi tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, mengetahui bentuk dakwaan yang sesuai agar perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan, serta menganalisis putusan hakim yang tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan merupakan penelitian studi kasus terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 151/Pid.Sus/2014. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta wawancara dengan jaksa dan akademisi untuk memperkuat analisis.
Hasil analisis menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum kurang cermat dalam mengkualfikasikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dimana jaksa mendakwa terdakwa melanggar Pasal 112 atau Pasal 127. Padahal jika dilihat berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga melanggar Pasal 114. Selain itu, bentuk dakwaan alternatif yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara ini kurang sesuai. Sehingga memberikan celah bagi hakim untuk memilih langsung dakwaan yang di pandang terbukti dan menjatuhkan pidana 8 (delapan) bulan penjara dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. Tindakan ini tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika.
Disarankan kepada jaksa agar lebih cermat dalam mengkualifikasikan tindak pidana dan menerapkan bentuk dakwaan untuk menghindari lepasnya terdakwa dari jeratan hukum dan penerapan hukum yang tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa. Kepada hakim disarankan agar lebih jeli dalam mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dalam menjatuhkan putusan sehingga tujuan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat terpenuhi baik bagi terdakwa maupun masyarakat.

Tidak Tersedia Deskripsi