Electronic Theses and Dissertation

Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menerangkan bahwa "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup." Pelanggaran terhadap Pasal 21 ayat (2) huruf a “diancam sanksi pidana yang telah ditentukan dalam pasal 40 ayat (2) dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00”. Namun pada faktanya, tindak pidana tersebut masih terjadi pada kasus perniagaan satwa liar yang dilindungi di wilayah hukum Polres Aceh Tamiang dan dalam penyidikannya ditemukan beberapa hambatan di dalamnya. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan mekanisme penegakan hukum tindak pidana perniagaan satwa liar yang dilindungi dalam tahap penyidikan yang telah dilaksanakan serta hambatan yang dialami selama proses penyidikan tindak pidana perniagaan satwa liar yang dilindungi oleh Kepolisian Resor Aceh Tamiang. Penelitian ini merupakan penelitian jenis yuridis empiris. Data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara melihat buku-buku, jurnal- jurnal serta perundang-undangan dan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan mekanisme penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resor aceh tamiang pada tahap penyidikan selama ini sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hambatan yang dialami Kepolisian Resor Aceh Tamiang saat melakukan penyidikan tindak pidana perniagaan satwa liar yang dilindungi adalah kesulitan dalam melacak tersangka, kurangnya pengetahuan terkait jenis-jenis satwa yang dilindungi dan keterbatasan personil penyidik yang kompeten.

Article 21 paragraph (2) letter a of Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Natural Resources and Ecosystems states that “Every person is prohibited from capturing, injuring, killing, storing, possessing, maintaining, transporting and trading protected animals in a live state.” Violation of Article 21 paragraph (2) letter a is punishable by criminal sanctions specified in Article 40 paragraph (2) with a maximum imprisonment of 5 years and a maximum fine of Rp. 100,000,000.00. However, in fact, this criminal offense still occurs in cases of protected wildlife trafficking in the jurisdiction of Aceh Tamiang Police Station and in the investigation there are several obstacles in it. The purpose of writing this journal is to explain the law enforcement mechanism of protected wildlife trafficking crime in the investigation stage that has been carried out and the obstacles experienced during the investigation process of protected wildlife trafficking crime by Aceh Tamiang Resort Police. This research is an empirical juridical research. Data obtained from library research conducted by looking at books, journals and legislation and field research conducted by interviewing respondents and informants. The results showed that the law enforcement mechanism carried out by the Aceh Tamiang Resort Police at the investigation stage has been in accordance with Article 39 paragraph (3) of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Natural Resources and Ecosystems. The obstacles experienced by the Aceh Tamiang Resort Police when investigating criminal acts of protected wildlife trafficking are difficulties in tracking suspects, lack of knowledge related to protected species and limited competent investigator personnel.