Electronic Theses and Dissertation

DISPARITAS PIDANA PENJARA UANG PENGGANTI TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Tari Endah Guntari*
Rizanizarli**
Muhammad Insa Ansari***

ABSTRAK
Penjatuhan pidana penjara pengganti terkait uang pengganti dalam tindak pidana korupsi sering menimbulkan permasalahan baru ketika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti dalam jangka waktu yang ditentukan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur mengenai uang pengganti, namun ketentuan ini tidak diiringi dengan pedoman pemidanaan yang jelas terkait pidana penjara pengganti, sehingga menciptakan disparitas dalam penjatuhan hukuman. Disparitas ini memengaruhi keadilan dan kepastian hukum, karena banyak terpidana yang tidak membayar uang pengganti secara utuh namun tetap mendapatkan pidana penjara pengganti yang tidak proporsional dengan besarnya kerugian negara.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab disparitas dalam penjatuhan pidana penjara pengganti serta dampaknya terhadap pemulihan kerugian negara dan rasa keadilan dalam sistem peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengkaji hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertulis (law in books) terkait serta analisis putusan Pengadilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas penjatuhan pidana penjara pengganti berdampak negatif pada pemulihan kerugian negara, dengan banyaknya terpidana yang tidak membayar uang pengganti secara penuh, munculnya ketidakpastian hukum terkait lamanya pidana penjara pengganti, serta efek jera (deterrent effect) yang tidak tercapai secara optimal karena hukuman subsider yang relatif ringan. Ketidaksebandingan antara besaran uang pengganti yang tidak dibayar dan lamanya pidana penjara pengganti memperburuk disparitas ini dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Disarankan agar Mahkamah Agung merumuskan pedoman pemidanaan yang lebih terstruktur, dengan klasifikasi besaran uang pengganti dan lamanya pidana penjara pengganti yang dijatuhkan. Selain itu, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas bagi hakim untuk menciptakan konsistensi dalam penjatuhan hukuman, serta pembentukan regulasi terkait sanksi pidana maksimum dan minimum guna meningkatkan efek jera serta memaksimalkan pemulihan kerugian negara dalam kasus korupsi.

Kata Kunci: Uang Pengganti, Pidana Penjara Pengganti, Disparitas Pemidanaan,
Tindak Pidana Korupsi, Pemulihan Kerugian

DISPARITY IN SUBSTITUTIONAL IMPRISONMENT SENTENCES FOR CORRUPTION OFFENDERS Tari Endah Guntari* Rizanizarli** Muhammad Insa Ansari*** ABSTRACT The implementation of substitute imprisonment for compensation payments in cases of corruption often presents new challenges when offenders are unable to fulfil the required compensation within the stipulated time frame. Article 18 of Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption governs compensation payments; however, the law lacks clear sentencing guidelines for substitute imprisonment, leading to sentencing disparities. This lack of clarity affects both justice and legal certainty, as many offenders who are unable to pay the compensation fully are subjected to substitute imprisonment that does not align with the amount of financial loss inflicted upon the state. This study aims to identify the factors contributing to the disparities in the imposition of substitute imprisonment and evaluate its impact on the recovery of state losses and the sense of justice within the legal system. The research method employed is normative juridical, focusing on the study of written laws (law in books) and the analysis of verdicts. The findings reveal that disparities in substitute imprisonment have a negative impact on the recovery of state losses, with many convicts failing to fully pay the compensation, leading to legal uncertainty regarding the duration of substitute imprisonment. Furthermore, the deterrent effect is not optimally achieved, as the substitute penalties are often relatively lenient. The mismatch between the unpaid compensation and the duration of substitute imprisonment exacerbates this disparity, eroding public trust in the judiciary. This study recommends that the Supreme Court formulate more structured sentencing guidelines, incorporating a classification system that aligns the amount of compensation with the length of substitute imprisonment. Additionally, clear Standard Operating Procedures (SOPs) for judges are necessary to ensure consistency in sentencing, along with the establishment of regulations on maximum and minimum penalties to enhance deterrence and maximize state loss recovery in corruption cases. Keywords: Compensation, Substitute Imprisonment, Sentencing Disparity, Corruption, State Loss Recovery