Electronic Theses and Dissertation

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang sering digunakan dalam kegiatan pembiayaan konsumen. Fidusia merupakan bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan Pasal 15 Undang Undang Jaminan Fidusia No 42 Tahun 1999 diatur mengenai kekuatan eksekutorial, kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Namun dalam praktiknya ditemukan debitur yang menggunakan objek jaminan tersebut sebagai prasarana dalam melakukan kejahatan, dan mengakibatkan objek jaminan tersebut dirampas negara.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang dirampas negara, faktor penyebab objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen dirampas oleh negara, serta penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen yang objek jaminannya dirampas negara.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data diperoleh dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan, wawancara dan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan,dan bahan kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui kreditur kehilangan hak preferennya, barang bukti yang diputuskan hakim secara inkrah menjadi barang rampasan negara, maka penguasaannya beralih ke negara dan hasil lelangnya menjadi pemasukan kas negara. Kreditur kehilangan hak preferen untuk mengeksekusi objek tersebut karena kedudukannya sebagai kreditur konkuren. Faktor yang menjadi penyebab objek jaminan tersebut dirampas negara adalah karena barang tersebut terbukti digunakan debitur dalam melakukan kejahatan pidana. Ketentuan Pasal 46 Ayat 1 KUHAP menyatakan barang bukti dapat dirampas negara, ketentuan Pasal 39 KUHP juga menyatakan bahwa barang yang sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan dapat dirampas negara. Penyelesaian wanprestasi yang dapat dilakukan kreditur terhadap objek jaminan pembiayaan yang dirampas negara,dengan tetap melakukan penagihan. Kewajiban debitur diambil alih oleh keluarganya untuk melunasi sisa hutang yang belum dibayarkan dari penjualan harta benda milik debitur. dan penyelesaian ini dilaksanakan melalui itikad baik kedua belah pihak.
Disarankan kepada pemerintah yang memiliki kewenangan legislasi untuk mengatur regulasi perampasan terhadap objek jaminan, menghindari kontradiktif hukum yang merugikan kreditur.

Fiduciary security is one form of collateral frequently used in consumer financing activities. Fiduciary refers to the transfer of ownership rights over an object based on trust, with the condition that the object whose ownership rights are transferred remains in the possession of the owner. According to Article 15 of the Fiduciary Security Law No. 42 of 1999, it regulates the executorial power, where the creditor can execute the fiduciary security object if the debtor defaults. However, in practice, some debtors use the secured object as a means to commit crimes, resulting in the object being confiscated by the state. The purpose of this research is to determine the position of creditors concerning fiduciary security objects confiscated by the state, the factors causing the fiduciary security object in consumer financing agreements to be seized by the state, and the resolution of defaults in consumer financing agreements whose secured objects are confiscated by the state. The research method used is empirical juridical, which is descriptive in nature. Data were obtained by collecting primary data, including field research and interviews, as well as secondary data, including legislation and literature. Based on the research results, it is known that creditors lose their preferential rights. Evidence that has been legally finalized by the judge becomes state-confiscated property, meaning its possession is transferred to the state, and the proceeds from its auction go to the state treasury. Creditors lose their preferential rights to execute the object because they are positioned as concurrent creditors. The cause of the object's confiscation by the state is that it was proven to be used by the debtor in committing a criminal offense. Article 46, Paragraph 1 of the Criminal Procedure Code states that evidence can be confiscated by the state, and Article 39 of the Penal Code also states that items intentionally used in committing crimes may be confiscated by the state. The resolution of defaults that creditors can undertake concerning the confiscated financing collateral is to continue collection. The debtor's obligations are taken over by their family to pay off the remaining debt from the sale of the debtor's assets, and this settlement is carried out through the good faith of both parties. It is recommended that the government, which holds legislative authority, regulate the confiscation of secured objects to avoid legal contradictions that harm creditors.