Electronic Theses and Dissertation

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang IKN menyatakan bahwa, sebagai satuan
pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini. Substansi Undang-undang IKN ini telah memberikan amanat kepada otorita untuk mengatur pemerintahannya sendiri, maka akan ada produk hukum yang diterbitkan oleh Kepala Otorita. Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang IKN yang menyatakan, IKN setingkat dengan Provinsi maka adanya Peraraturan Daerah juga yang setingkat. Namun, dasar hukum pembentukan Undang-Undang IKN tidak memuat Pasal 18
UUD NR 1945 seluruh dari isinya, jika dilihat isi Pasal 18 UUD NR 1945 ini
merupakan isi pasal yang kolektif yang isinya harus dimuat dalam dasra hukum dan konsiderannya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prinsip otonomi khusus yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 sudah terpenuhi dalam Pembentukan Ibu Kota Negara, dan kepala Otorita IKN dapat membentuk pearaturan yang setingkat dengan peraturan
daerah.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Dalam penelitian ini menggunakan penggabungan pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Bahan yang digunakan yakni, bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (Library Research) yang dianalisis menggunakan prespektif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan, prinsip otonomi khusus yang terdapat
dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 dalam Pembentukan Ibukota Negara, memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konteks pembentukan IKN di Indonesia, prinsip ini dapat memiliki relevansi dalam rangka memberikan kewenangan dan ruang yang lebih besar bagi daerah setempat, yang mungkin menjadi tuan rumah bagi ibu kota baru. Kepala Otorita IKN dapat membentuk peraturan yang setingkat dengan peraturan daerah, namun ini perlu dipertegas dalam aturan hierarki peraturan perundnag-undangan di Indonesia yang menyebutkan peraturan Kepala Otorita IKN setingkat dengan peraturan daerah, oleh karena itu pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya atau harus dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sumber delegasinya.
Diharapkan kepada DPR dan Presiden dapat merisivi beberapa ketentuan
dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2022 khususnya terkait Kepala Otorita setingkat menteri sebab dinyatkan bahwa IKN daerah khusus setingkat provinsi dan penunjukan kepala otorita IKN oleh Presiden. Disarankan kepada Kepala Otorira IKN mengetahui kedudukan peraturan Kepala IKN dalam hierarki perundang-undangan, agar dapat melaksanakan pemerintahan yang jauh kesewenang-wenangan dengan mempertimbangkan kriteria, jenis, dan ruang lingkup kekhususan.

Kata Kunci: Otonomi Khusus, dan Ibu Kota Negara

Article 5 paragraph (1) of the IKN Law states that, as a special regional government unit, the Special Regional Government of the Nusantara Capital City regulates and manages its own government affairs as stipulated and regulated by this Law. The substance of this IKN Law has given a mandate to the authority to regulate its own government, then there will be a legal product issued by the Head of Authority. Then in Article 1 number 2 of the IKN Law which states, the IKN is at the same level as the Province, so the existence of Regional Regulations is also at the same level. However, the legal basis for the formation of the IKN Law does not contain Article 18 of the 1945 NR Constitution in its entirety, if you look at the content of Article 18 of the 1945 NR Constitution, it is a collective article whose content must be contained in the legal framework and its considerations. This study aims to find out and analyze the principle of special autonomy contained in Article 18 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution that has been fulfilled in the Establishment of the State Capital, and the head of the IKN Authority can form a regulation at the same level as regional regulations. This research uses a type of Normative Juridical research. In this study, a combination of approaches, namely the Statute Approach, and the Conceptual Approach. The materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique uses literature (Library Research) which is analyzed using a qualitative perspective. The results of the study show that the principle of special autonomy contained in Article 18 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the Establishment of the State Capital, gives authority to autonomous regions to regulate and manage their own government affairs within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia, in the context of the formation of IKN in Indonesia, this principle can have relevance in order to provide greater authority and space for the local area, which may host the new capital. The Head of the IKN Authority can form regulations that are at the same level as regional regulations, but this needs to be emphasized in the hierarchical rules of regulations in Indonesia which mention that the regulations of the Head of the IKN Authority are at the level of regional regulations, therefore its formation must not contradict the laws and regulations that are above it or must be formed based on the laws and regulations of the source of the delegation. It is hoped that the House of Representatives and the President can comply with several provisions in Law No. 3 of 2022, especially related to the Head of Authority at the ministerial level because it is stated that the IKN is a special region at the provincial level and the appointment of the head of the IKN authority by the President. It is recommended to the Head of the IKN Authority to know the position of the Head of IKN regulations in the legislative hierarchy, in order to be able to carry out a government that is far from arbitrary by considering the criteria, types, and scope of specificity. Keywords: Special Autonomy, and the National Capital