Electronic Theses and Dissertation

Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki kewajiban dalam melakukan pengawasan langsung terhadap notaris dan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara berkala. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh MPD pada saat pemeriksaan salah satunya adalah protokol Notaris, seperti memastikan bahwa penyimpanan minuta disimpan dengan baik, menjilidkan minuta akta yang dibuat oleh notaris akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari
50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Namun dalam praktiknya, Notaris di Kota Banda Aceh masih banyak yang tidak melakukan penjilidan akta sesuai yang disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN, dimana Majelis Pengawas Daerah Kota Banda Aceh telah melakukan pengawasan terhadap notaris tetapi MPD tidak melakukan pelaporan terhadap notaris yang tidak melakukan penjilidan akta kepada MPW yang memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi kepada notaris.
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Banda Aceh terhadap penjilidan akta, menganalisis dan mengkaji akibat hukum terhadap minuta akta yang tidak dilakukan penjilidan serta mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan notaris di Kota Banda Aceh tidak melakukan penjilidan akta.
Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum penelitian hukum normatif untuk menjawab rumusan masalah 2 dimana penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan Perundang-undangan, buku-buku dan jurnal. Sedangkan penelitian hukum yuridis empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 3 dimana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Majelis Pengawas Daerah Kota Banda Aceh, Notaris di Kota Banda Aceh, dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengawasan MPD terhadap Notaris dilakukan secara berkala 1 kali dalam 1 tahun atau setiap waktu dianggap perlu. Dimana MPD melakukan pemeriksaan terhadap kantor notaris dan protokol notaris, yang termasuk ke dalam salah satu protokol notaris adalah minuta akta. MPD memastikan bahwa keadaan minuta akta tersimpan rapi dan menempatkan dengan tertib dan aman, terhadap notaris yang tidak menyimpan akta sesuai dengan ketentuan UUJN maka MPD memberikan teguran lisan terlebih dahulu dan memberikan arahan, saran dan edukasi kepada notaris. Namun MPD tidak mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar, akan tetapi MPD dapat melaporkan kepada MPW yang dapat memberikan sanksi kepada notaris. Dalam hal penjilidan akta sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN, MPD tidak pernah memberikan laporan kepada MPW terhadap notaris yang tidak melakukan penjilidan akta, sehingga notaris di Kota Banda Aceh tidak diberikan sanksi administratif dari MPW terkait penjilidan minuta akta. Kedua, Akibat hukum apabila notaris tidak melakukan penjilidan akta yang dibuatnya sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 16 ayat 1 huruf g UUJN menyebutkan bahwa menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi buku, maka notaris telah lalai dalam menjalankan tugas, sehingga notaris harus bertanggungjawab dan dapat dikenakan sanksi perdata dan/atau administratif. Ketiga, Faktor yang membuat notaris tidak melakukan penjilidan akta adalah (a) minuta akta tidak dapat dibawa keluar dari kantor dikarenakan resiko yang cukup besar sehingga harus menggunakan jasa penjilid akta dan harus mengumpulkan akta yang banyak, (b) Terdapat juga notaris memiliki waktu yang terbatas, (c) notaris harus memastikan terlebih dahulu kelengkapan warkah minuta akta sudah lengkap baru dilakukan penjilidan
Disarankan kepada MPD bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dan melaporkan kepada MPW dengan tidak memandang besar kecilnya pelanggaran. MPD juga harus berperan dalam melakukan pembaruan peraturan dan pedoman terkait penjilidan akta notaris. Mereka harus melakukan analisis dan evaluasi terhadap perkembangan hukum dan praktik penjilidan, serta mengusulkan perubahan atau penyempurnaan yang diperlukan. Pembaruan ini bertujuan untuk menjaga kesesuaian peraturan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan praktik notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) has an obligation to carry out direct supervision of notaries and regular inspection of notary protocols. One of the things that must be considered by the MPD during the inspection is the Notary protocol, such as ensuring that the storage of minutes is stored properly, binding the minutes of deeds made by the notary of the deeds made in one month into a book containing no more than 50 deeds, and if the number of deeds cannot be included in one book, the deeds can be bound into more than one book, and recording the number of minutes of deeds, the month, and the year of their creation on the cover of each book. However, in practice, many Notaries in Banda Aceh City still do not bind deeds as stated in Article 16 paragraph (1) letter g of the UUJN, where the Banda Aceh City Regional Supervisory Council has supervised notaries but the MPD does not report notaries who do not bind deeds to the MPW which has the authority to impose sanctions on notaries. The purpose of this paper is to review and analyze the supervision carried out by the Banda Aceh City Regional Supervisory Board on deed binding, analyze and examine the legal consequences of deed minutes that are not bound and review as well as analyze the factors that cause notaries in Banda Aceh City not to bind deeds. The research method used is normative legal and empirical legal. Legal research is normative legal research to answer the formulation of problem 2 where the research is conducted by examining library materials by conducting searches on laws and regulations, books and journals. While empirical legal research is used to answer the formulation of problems 1 and 3 which examine the applicable legal provisions and what happens in reality in society, the population used in this study is the Banda Aceh City Regional Supervisory Board, Notaries in Banda Aceh City, and academics at the Faculty of Law, Syiah Kuala University.