Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBACAKAN OLEH PEGAWAI NOTARIS DI HADAPAN PENGHADAP
Pengarang
Hanafittya - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Ilyas Ismail 196506281990031001 - - - Dosen Pembimbing I
Dr. Novi Sri Wahyuni, SH., M.Kn - - - Dosen Pembimbing II
Syarifuddin - 195812311989031018 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
2203202010025
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Kenotariatan (S2) / PDDIKTI : 74102
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala., 2024
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Kewajiban notaris untuk membacakan akta diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa “membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”. Kewajiban pembacaan akta harus dilakukan oleh notaris itu sendiri. Dalam hal ini terdapat dua kasus terkait dengan akta notaris yang dibacakan oleh pegawai notaris di hadapan penghadap namun mempunyai putusan yang berbeda, yaitu pada Putusan Nomor 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi. dan Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.MDN.
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibacakan oleh pegawai notaris di hadapan penghadap, dan menganalisis akibat hukum terhadap akta yang dibacakan oleh pegawai notaris di hadapan penghadap.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang menyerahkan kewajiban pembacaan akta kepada pegawai notaris dalam Putusan Nomor
192/Pdt.G/2014/PN.Bwi, notaris dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata dan dikenakan sanksi administrasi berupa sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan serta akta yang dibuat oleh notaris tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan notaris dituntut untuk mencabut akta tersebut. Sedangkan dalam Putusan Nomor 347/Pdt.G/2012/PN.MDN, notaris tidak dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penggugat karena notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum, dan akta yang dibuat oleh notaris dinyatakan sah.
Disarankan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya agar dapat mentaati kewajiban yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Untuk menghindari pembatalan akta, maka disarankan kepada para pihak, sebelum menandatangani akta yang telah dibuat oleh notaris agar berhati-hati dan memahami sepenuhnya terhadap isi akta atau membaca sendiri akta tersebut untuk mendapatkan kejelasan mengenai isi akta serta hak dan kewajibannya.
Kata Kunci : Tanggung jawab, Notaris, Akta tidak dibacakan, Pegawai notaris
The obligation of a notary to read a deed as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter (m) of the Law on the Position of Notary that, which states that "the deed must be read in the presence of the party involved, witnessed by at least 2 (two) witnesses, or 4 (four) special witnesses for the creation of a handwritten will, and signed immediately by the party, witnesses, and notary." The obligation to read the deed in the presence of the party must be carried out by the notary themselves. In this regard, there are two cases related to notarial deeds that were read by a notary staff in the presence of the party but have different rulings, namely in Decision Number 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi. and Decision Number 347/Pdt.G/2012/PN.MDN. The purpose of this writing is to examine and analyze the notary's responsibility for deeds that are read by notary staff in the presence of the party, and to analyze the legal consequences of deeds that are read by notary staff in the presence of the party. This research was conducted using a normative juridical method. Normative juridical legal research focuses on examining the rules or norms in positive law. The result of the research , it is shown that a notary public who delegates this duty to a notary staff, as seen in Court Decision Number 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi, the notary are held civilly liable and subject to administrative sanctions, such as a temporary suspension of three months and the deed made by the notary does not have binding legal force, and the notary is required to revoke the deed.While in Decision Number 347/Pdt. G/2012/PN.MDN, the notary is not considered responsible for the losses suffered by the plaintiff because the notary has carried out his duties in accordance with the provisions of the law, and the deed made by the notary is declared valid. It is recommended that notaries, in carrying out their duties, comply with the obligations stipulated in the Notary Act and the Code of Ethics for Notaries. To prevent the annulment of being it is advised that parties, before signing a deed prepared by a notary, should be cautious and fully understand the contents of the deed or read the deed themselves to obtain clarity regarding its contents and their respective rights and obligations. Keywords: Responsibility, Notary, Deed That Not Read, Notary Staff
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TIDAK SESUAI FORMAT DAN PENGHADAP (Muhammad Alfatahri, 2022)
TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIBACAKAN (Muhammad Al-Asfaraini, 2023)
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) (Fahmi Rangkuti , 2016)
PERUBAHAN MINUTA AKTA SECARA SEPIHAK OLEH NOTARIS TANPA SEPENGETAHUAN SALAH SATU PENGHADAP (SRI RAHMAYANI, 2020)
TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS (Dila Ayunda, 2024)