Electronic Theses and Dissertation

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/Pdt/2019, tentang perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan Suniah bahwa Tergugat II yaitu PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai gugatan yang diajukan Penggugat. Putusan Mahkamah Agung ini dipandang keliru karena yang terjadi adalah wanprestasi akibat Tergugat II tidak membayar klaim asuransi kepada pemegang polis asuransi. Kondisi ini seharusnya menjadi alasan tidak diterimanya gugatan akibat gugatan kabur (obscuur libel).

Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk mengetauhi kesesuaian pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam memutus suatu perkara dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/Pdt/2019 memenuhi asas kepastian hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dengan menggunakan Teknik studi kepustakaan dan dokumentasi untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat.

Hasil penelitian menunjukan putusan Mahkamah Agung Nomor 3079 K/Pdt/2019, memutus perkara bertentangan dengan Pasal 8 Rv yang menegaskan pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 yang menyatakan “Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.” Serta doktrin, kesalahan penerapan dasar hukum antara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dalam gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur (obscuur libel), sehingga tidak dapat diterima. Seharusnya Penggugat dalam gugatannya memenuhi syarat kumulasi gugatan dalam gugatannya terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Dikabulkannya gugatan kabur (obscuur libel) oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung menjadikan putusan tidak mengakomodasikan asas kepastian hukum

Disarankan kepada hakim untuk lebih memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan ketentuan hukum acara perdata, serta perlu dirumuskannya hukum acara perdata secara jelas dan terperinci untuk dapat menjadi rujukan hukum dalam menghadapi perkara serupa untuk mewujudkan kepastian hukum.

In the Supreme Court Decision Number 3079 K/Pdt/2019, regarding tort. The Supreme Court decided to grant Suniah's request that Defendant II, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, had committed a tort as a lawsuit filed by the Plaintiff. The Supreme Court's decision is considered erroneous because what happened was a default due to Defendant II not paying insurance claims to insurance policyholders. This condition should be the reason for the inadmissibility of the lawsuit due to obscuur libel. The writing of this case study aims to determine the suitability of the considerations of the Supreme Court judges in deciding a case with existing laws and regulations, and to find out whether the Supreme Court Decision Number 3079 K/Pdt/2019 fulfills the principle of legal certainty. This type of research is normative juridical research conducted with a statutory approach and a case approach using literature study techniques and documentation to obtain legal materials related to the formulation of the issues raised. The results showed that the Supreme Court Decision Number 3079 K/Pdt/2019, decided the case contrary to Article 8 of the Rv which emphasizes that the points of the lawsuit must be accompanied by clear and certain conclusions and the permanent jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No.195 K/AG/1994 dated October 20, 1995 which states “Facing an obscure lawsuit (obscuur libel), the judge, according to procedural law, should give a decision that the lawsuit is declared inadmissible by the court”. As well as doctrine, the misapplication of the legal basis between default or tort in a lawsuit can be categorized as an obscure lawsuit (obscuur libel), so it cannot be accepted. The Plaintiff should have fulfilled the cumulation requirement in his lawsuit against Defendant I and Defendant II. The granting of obscur libel by the Panel of Judges of the Supreme Court made the decision not accommodate the principle of legal certainty. It is recommended for judges to pay more attention to the facts in the trial and the provisions of civil procedural law, and it is necessary to formulate civil procedural law clearly and in detail so that it can become a legal reference in dealing with similar cases to realize legal certainty.