Electronic Theses and Dissertation

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP
PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DI DALAM KAWASAN HUTAN
Teuku Rulianda Zhafirin*
Sri Walny Rahayu**
Yanis Rinaldi***
ABSTRAK
Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki peran penting dalam pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan, yang melibatkan pembebanan hak tanggungan atas
tanah sebagai jaminan utang. Pejabat Pembuat Akta Tanah juga bertanggung jawab
dalam pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Namun, terdapat
masalah ketika tanah yang seharusnya tidak dapat dibebani hak tanggungan, seperti
tanah di kawasan hutan lindung, tetap dibebani dan menyebabkan kerugian bagi
kreditor dan debitor. Kasus semacam ini banyak terjadi, namun belum ada regulasi
yang memberikan kepastian hukum terkait masalah ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab Pejabat Pembuat
Akta Tanah terhadap pembebanan hak tanggungan pada tanah yang berada di
kawasan hutan lindung, dan Perlindungan hukum tanah di kawasan hutan lindung
yang telah di bebani hak tanggungan menurut prespektif Undang-Undang Hak
Tanggungan.
Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang mengkaji
norma hukum positif yang berlaku, yang berupa peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan konsekuensi hukum terhadap pembebanan tanah.
Penelitian menunjukkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki
tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa tanah yang akan dibebani hak
tanggungan memenuhi syarat hukum. Namun, praktik di lapangan menunjukkan
adanya kelalaian dalam melakukan cek bersih terhadap status tanah yang
menyebabkan pembebanan hak tanggungan pada tanah di kawasan hutan lindung,
yang secara hukum tidak diperbolehkan. Kasus semacam ini menimbulkan
ketidakpastian hukum dan kerugian bagi para pihak terkait.
Disarankan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Badan Pertanahan
Nasional untuk memastikan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam
pembebanan hak tanggungan di hutan lindung, perlu pelatihan berkelanjutan,
pengawasan ketat oleh Badamn Pertanahan Nasional, serta peningkatan teknologi
informasi dan kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Peninjauan regulasi dan pengembangan mekanisme ganti rugi yang jelas juga
diperlukan untuk mengatasi konflik antara hak milik bersertifikat dan kawasan
hutan lindung. Sosialisasi dan transparansi informasi harus ditingkatkan untuk
mendukung pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dan regulasi.
Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pembebanan Tanah, Hutan.

THE REPONSIBILITY OF LAND DEED OFFICIALS IN RELATION TO THE IMPOSITION OF MORTGAGE RIGHTS WITHIN FOREST AREAS Teuku Rulianda Zhafirin* Sri Walny Rahayu** Yanis Rinaldi*** ABSTRACT The Land Deed Officer (PPAT) plays a crucial role in the creation of the Mortgage Deed, which involves encumbering land as collateral for debt. PPAT is also responsible for the registration of mortgages at the Land Office. However, issues arise when land that should not be encumbered, such as land in protected forest areas, is nonetheless encumbered, leading to losses for creditors and debtors. Such cases are common, but there is no regulation that provides legal certainty regarding this issue. This study aims to explain the responsibilities of PPAT regarding the encumbrance of land in protected forest areas and the legal protection of such land under the Mortgage Law. The research employs a normative legal approach using qualitative methods to produce descriptive analytical data from oral or written statements by informants and respondents. The findings indicate that PPAT has a significant responsibility to ensure that land intended to be encumbered with a mortgage meets legal requirements. However, field practices reveal negligence in conducting a thorough check on land status, resulting in the encumbrance of land in protected forest areas, which is legally prohibited. Such cases create legal uncertainty and losses for the involved parties. It is recommended that PPAT and the Land Office (BPN) ensure PPAT's responsibility in encumbering land in protected forests through ongoing training, strict supervision by BPN, enhanced information technology, and cooperation with the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). Reviewing regulations and developing clear compensation mechanisms are also necessary to address conflicts between certified land ownership and protected forest areas. Public awareness and transparency should be improved to support understanding of rights and regulations. Keywords : Land Deed Officer, Land Encumbrance, Protected Forest Areas.