Electronic Theses and Dissertation

Kebijakan penyetaraan jabatan di Indonesia bertujuan mempercepat reformasi birokrasi dengan mengalihkan pejabat administrasi ke posisi fungsional, sesuai Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021. Ini sejalan dengan sistem merit dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, yang fokus pada kualifikasi dan kinerja. Namun, mekanisme penyetaraan masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip sistem merit, serta ada tuntutan baru bagi pejabat fungsional sebagai subkoordinator dan koordinator. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi merit system dalam kompetensi pengisian jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan di Pemerintah Aceh dan faktor penghambat Implementasi merit system dalam kompetensi pengisian jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan di Pemerintah Aceh. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, dengan 4 indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sruktur birokrasi. Jenis penelitian ini kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan analisis implementasi sistem merit dalam kompetensi pengisian jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan di Pemerintah Aceh. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya mengimplementasikan sistem merit sebagai dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia, agar kinerja pejabat yang menduduki jabatan fungsional tetap kompeten dan profesional. Pelaksanaan penyederhanaan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Aceh (BKA) saat ini belum sepenuhnya mengacu pada prinsip meritokrasi. Meskipun penerapan sistem merit tidak diharuskan pada proses penyetaraan jabatan, namun penerapannya dapat dianggap sebagai solusi optimal untuk reformasi birokrasi di Indonesia. Sistem merit akan memastikan bahwa penempatan dan pengembangan pegawai dilakukan berdasarkan kompetensi dan kinerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Saran diharapkan dilakukannya pemetaa kesesuaian secara transparan bagi pejabat yang duduk pada jabatan hasil penyetaraan jabatan bagi Pemerintah Aceh.
Kata kunci : Implementasi, Merit System, Penyetaraan Jabatan Fungsional, BKA

bureaucratic reform by transferring administrative officials to functional positions, in accordance with Ministerial Regulation Number 17 of 2021. This is in line with the merit system in ASN Law Number 5 of 2014, which focuses on qualifications and performance. However, the equalization mechanism still does not fully meet the principle of the merit system, and there are new demands for functional officials as sub-coordinators and coordinators. The purpose of this study is to find out the implementation of the merit system in the competency of filling functional positions as a result of equalization of positions in the Aceh Government and the inhibiting factors of the implementation of the merit system in the competence of filling functional positions as a result of equalization of positions in the Aceh Government. This study uses the theory of policy implementation according to George C. Edwards III, with 4 indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This type of research is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of this study show based on the analysis of the implementation of the merit system in the competency of filling functional positions as a result of equalization of positions in the Aceh Government. The central government and local governments should implement the merit system as the basis for human resource management, so that the performance of officials who occupy functional positions remains competent and professional. The implementation of simplification of administrative positions to functional positions carried out by the Aceh Civil Service Agency (BKA) currently does not fully refer to the principle of meritocracy. Although the implementation of the merit system is not required in the process of equalizing positions, its implementation can be considered as the optimal solution for bureaucratic reform in Indonesia. The merit system will ensure that the placement and development of employees is carried out based on competence and performance, so as to improve the efficiency and effectiveness of the government. The suggestion is expected to be carried out in a transparent suitability mapping for officials who sit in positions as a result of the equalization of positions for the Aceh Government. Keywords: Implementation, Merit System, Equalization of Functional Positions BKA