Electronic Theses and Dissertation

Kewajiban untuk hadirnya saksi dalam pembuatan akta otentik disyaratkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf m jo. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUJN). Dalam praktik, pegawai notaris menjadi
saksi instrumenter karena memenuhi syarat yang ditentukan dalam UUJN. Keberadaan saksi instrumenter membantu notaris dalam hal pembuktian saat ada persoalan hukum. Namun, kedudukan dan perlindungan hukum yang diberikan bagi saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UUJN.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan peran dan kedudukan hukum, tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, dengan
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, teori, buku dan hasil penelitian yang berkaitan serta untuk melengkapi data dilakukan wawancara dengan notaris, Majelis Pengawas Daerah, dan akademisi hukum.
Hasil penelitian menunjukkan kedudukan saksi instrumenter untuk memenuhi syarat formal dalam pembuatan akta notaris. Saksi instrumenter berperan dalam memberikan keabsahan atas akta dengan ikut menandatanganinya. Tanggung jawab saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris sebatas menerangkan bahwa akta telah melalui tahapan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perlindungan hukum bagi saksi instrumenter hanya diperoleh dari UU Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang perlindungan saksi secara umum, namun belum ada pengaturan secara khusus tentang perlindungan hukum bagi saksi instrumenter.
Disarankan kepada Pemerintah untuk merevisi materi yang termuat dalam UUJN atau dengan membuat suatu peraturan yang khusus untuk mengatur tentang kedudukan dan perlindungan hukum bagi saksi instrumenter. Notaris harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memilih pegawai notaris yang menjadi saksi instrumenter, karena tanggung jawab atas akta melekat pada Notaris. Selain itu, dibutuhkan pengaturan yang komprehensif mengenai tanggung jawab dan kewajiban saksi instrumenter untuk menghindari kemungkinan terbukanya isi akta baik selama menjadi pegawai notaris maupun setelahnya.
Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Saksi Instrumenter, Akta Notaris

The obligation to have witnesses present when making a notarial deed is required in Article 16 paragraph (1) letter m jo. Article 40 Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions as amended by Law Number 2 of 2014 (furthermore abbreviated UUJN). In practice, the instrument witness is a notary employee because he meets the requirements specified in Article 40 paragraph (2) UUJN. The existence of an instrumental witness helps the notary in providing proof when legal issues arise when the deed has been legalized. However, the position and legal protection provided for instrumental witnesses in making notarial deeds are not explicitly explained in the UUJN. The aim of this research is to analyze and explain the legal role and position, responsibilities and legal protection for instrumental witnesses in making notarial deeds. This research used normative juridical method, with a statutory approach and conceptual approach. The data source is secondary data by reviewing regulations, theories, books and related researches and to complete the data, interviews were conducted with notaries, Regional Supervisory Council and legal academic expert. The research results show that the legal position of instrumental witnesses is to fulfill the formal requirements for making notarial deeds. The instrumental witness's role is to provide the validity and evidentiary strength of the deed by co-signing it. The responsibility of the instrument witness in making a notarial deed is limited to explaining that the deed has gone through the stages in accordance with the provisions of the law. However, there are no regulations regarding the responsibility of the instrument witness in maintaining the confidentiality of the contents of the deed. Legal protection for instrumental witnesses can only be obtained from the Witness and Victim Protection Law which regulates witness protection in general. It is recommends the Government revise the material contained in the UUJN or create a special regulation to regulate the position and legal protection for instrumental witnesses. Notaries must apply the principle of prudence in selecting notary employees to be instrumental witnesses. In addition, comprehensive arrangements are needed regarding the responsibilities and obligations of instrumental witnesses to avoid the possibility of disclosure of the contents of the deed both during their employment as a notary and afterward. Keywords: Legal Position, Instrumental Witnesses, Notarial Deed