Electronic Theses and Dissertation

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SISTEM STELSEL NEGATIF BERTENDENSI POSITIF DALAM PENGATURAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA
Andri Fiasal*
Mohd. Din**
Dahlan***
ABSTRAK
Sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia adalah sistem Negatif yang mengandung unsur Positif yang mengacu pada pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah. Dalam sistem negatif pada sistem pendaftaran akta, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak melakukan pengujian terhadap kebenaran data yang tercantum dalam akta (pasif). Namun jika kita tinjau dari aspek yuridis hukum maka kesalahan data fisik maupun data yuridis dalam pendaftaran tanah akan menghilangkan unsur kepastian hukum hak atas tanah. Dengan demikian kelalaian pemerintah dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah bisa menyebabkan sertifikat yang dikeluarkan bisa batal demi hukum. Namun bentuk tanggung jawab dari pemerintah terhadap bentuk kelalaiannya adalah pembatalan sertifikat tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan serta kelemahan dari sistem stelsel negatif bertendensi positif dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji tentang konsep pemidanaan dalam sistem pendaftaran tanah yang dapat memberikan kepastian hukum.
Metode penelitian yang digunakan dalam thesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Data yang digunakan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.
Berdasarkan hasil penelitian penerapan sistem stelsel negatif bertendensi positif dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia belum dapat meberikan kepastian hukum untuk penerima hak atas tanah karena masih tetap dapat digugat meski sudah lebih dari 5 tahun. Sistem stelselpositif bertendensi negartig juga memiliki kelemahan karena tidak dapat memberikan kepastian hukum. Dalam atarun pemidanaan terhadap sistem pendafataran tanah di Indonesia objek yang sering dikaitkan adalah penyerobotan tanah dan pemalsuan dokumen
Dari hasil penelitian disarankan kepada pemerintah untuk tidak menjadikan sertifikat sebagai objek gugatan jika telah terbit lebih dari 5 tahun. Dalam sistem pendafataran tanah juga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak. Untuk memberikan unsur kepastian hukum diharapkan dengan menerapkan konsep pemidanaan khusus terhadap pendafataran tanah dapat memberikan solusi yang tepat.
Kata Kunci: Pendaftaran tanah, Sistem stelsel negatif bertendensi positif, Kepastian hukum.

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE NEGATIVE STELSEL PRINCIPLE WITH A POSITIVE TENDENCY IN LEGAL ARRANGEMENTS FOR LAND REGISTRATION IN INDONESIA Andri Fiasal* Mohd. Din** Dahlan*** Abstract The land registration system used in Indonesia is a Negative system that contains Positive elements which refers to Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration. In the negative system of the deed registration system, the Land Deed Drafting Officer (PPAT) does not test the correctness of the data contained in the deed (passive). However, if we look at it from a legal juridical aspect, errors in physical data and juridical data in land registration will eliminate the element of legal certainty of land rights. Thus, the government's negligence in carrying out land registration can cause the certificates issued to be null and void. However, the government's responsibility for negligence is the cancellation of the certificate. This research aims to examine the application and weaknesses of the negative stelsel principle with a positive tendency in the land registration system in Indonesia. This research also aims to examine the concept of punishment in the land registration system which can provide legal certainty. The research method used in this thesis is normative juridical research. Normative juridical research is library legal research carried out by examining library materials or mere secondary data. The data used is in the form of theories, concepts, legal principles, and legal regulations related to the subject matter. Based on research results, applying the negative stelsel system with a positive tendency in the land registration system in Indonesia has not been able to provide legal certainty for recipients of land rights because they can still be sued even though it has been more than 5 years. The negative stelsel system is also weak because it cannot provide legal certainty. In the criminalization of the land registration system in Indonesia, the objects that are often linked are land grabbing and falsification of documents. From the research results, it is recommended that the government not make certificates the object of a lawsuit if they have been issued for more than 5 years. The land registration system is also expected to provide legal certainty to rights holders. To give an element of legal certainty, it is hoped that applying the concept of special punishment to land registration can provide the right solution. Keywords: Land registration, negative stelsel principle with positive tendencies, legal certainty