Electronic Theses and Dissertation

undang dalam membuat akta autentik. Notaris memiliki pedoman atau pegangan dalam menjalankan jabatannya yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan notaris. Undang-undang telah memberikan kewenangan dan Kewajiban kepada notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang ingin keterangannya dituangkan dalam akta autentik. Salah satu kewajiban notaris tertuang dalam pasal 16 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mengamanatkan notaris wajib Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Peran notaris sangat penting dalam memberikn kepastian hukum akan perbuatan hukum yang ingin dilakukan oleh masyarakat. Namun notaris juga berpotensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan perbuatan melawan hukum demi keuntungan pribadi. Salah satu contoh perbuatan melawan hukum yang dilakukan notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tertuang dalam putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Bna. Dalam perkara tersebut salah seorang notaris membuat akta RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang pada kenyataanya tidak dihadiri oleh semua direksi atau tidak cukup kourum.
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang melawan hukum. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan notaris membuat akta yang melawan hukum serta upaya yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris untuk menangani perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris.
Metode penilitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan cara penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dengan responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara keperdataan maupun pidana jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan notaris membuat akta melawan hukum yaitu faktor tidak sengaja atau tidak menerapkan asas kehati-hatian. Faktor ini sering terjadi dikarenakan penghadap memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta atau keadaan dilapangan. Upaya yang dilakukan Majelis kehormatan notaris untuk terhadap notaris yang membuat akta yang melawan hukum yaitu dengan memberi sanksi notais tersebut berupa pembekuan akun sehingga kantor notaris tidak bisa beroperasi lagi.

Dari hasil penelitian disarankan kepada notaris sebagai pejabat umum betanggung jawab memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk memberikan contoh yang bagus dengan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian seharusnya seorang notaris tidak mengesampingkan integritas dan profesionalismenya dalam kondisi apapun. Majelis Kehormatan Notaris sangat penting untuk membentuk notaris-notaris yang berintegritas dan profesional sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta autentik

Kata Kunci: Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Majelis Kehormatan Notaris.

Notaries have guidelines or guidelines for carrying out their positions which are regulated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries. The law has given the notary the authority to write down all deeds, agreements and stipulations desired by parties who deliberately come before a notary who want their information to be set forth in an authentic deed. The role of a notary is very important in providing legal certainty regarding legal actions that the public wishes to carry out. However, notaries also have the potential to carry out their duties and authority to commit unlawful acts for personal gain. One example of an unlawful act committed by a notary in carrying out his duties and authority is contained in decision Number 1/Pdt.G/2020/PN.Bna. In this case, one of the notaries made a deed of the GMS (General Meeting of Shareholders) which in reality was not attended by all the directors or there was not enough quorum. The aim of this research is to examine and analyze the form of notary responsibility for making deeds that are against the law. This research also aims to explain the factors that cause notaries to make deeds that are against the law and the efforts made by the Notary Honorary Council to deal with unlawful acts committed by notaries. The research method used is empirical juridical research. Empirical juridical research is field research that examines applicable legal provisions and what happens in reality in society. Based on the research results, notaries can be held civilly or criminally liable if they are proven to have committed unlawful acts. The factors that cause a notary to make a deed against the law are unintentional factors or not applying the principle of caution. This factor often occurs because the person present provides information that does not match the facts or circumstances in the field. The role of the notary's honorary council is to give permission to law enforcement officials to examine a notary. From the research results, it is recommended that notaries as public officials provide legal certainty to the public to set a good example by not committing acts against the law. Thus, a notary should not neglect his integrity and professionalism under any circumstances. The Notary Honorary Council is very important to form notaries with integrity and professionalism so that they can provide protection to the public with their duties and authority in making authentic deeds. Keywords: Notary, Notary Responsibilities, Notary Honorary Council