Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, maka dalam pelaksanaan penetapan batas-batas dan luas tanah yang diukur harus dihadiri para pihak yang berkepentingan, penerapan ini disebut dengan asas contradictoire delimitatie. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan penetapan batas tidak menerapkan asas contradictoire delimitatie. Saat pengukuran hanya dihadiri oleh Kepala Desa atau wakil pemilik tanah. Akibatnya terjadi kesalahan pengukuran dalam penentuan batas-batas tanah dan munculnya sertipikat ganda.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan penetapan
batas-batas dan luas tanah dalam penerbitan sertipikat tanah, menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan penerapan persetujuan pihak tetangga batas tidak dapat dilaksanakan, serta menganalisis dan menjelaskan bentuk tanggung jawab hukum kantor pertanahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang tidak menerapkan asas contradictoire delimitatie.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan antropologi hukum. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penetapan batas-batas dan
luas tanah dalam penerbitan sertipikat belum sepenuhnya menerapkan asas contradictoire delimitatie, hal ini dikarenakan adanya klausula yang kontradiksi dalam Pasal 19 PP Nomor
24 Tahun 1997 mengenai kata “diupayakan”. Di satu sisi, kehadiran pihak yang berbatasan
sangat penting untuk memastikan bahwa batas tanah yang ditetapkan dan disetujui bersama. Di sisi lain, kantor pertanahan diberikan kemudahan untuk melanjutkan proses penetapan batas meskipun tanpa kehadiran atau persetujuan penuh dari semua pihak yang berbatasan. Faktor-faktor yang menyebabkan penerapan persetujuan pihak tetangga batas tidak dapat dilaksanakan antara lain ketidakhadiran tetangga batas, pihak yang tanahnya berbatasan tidak dapat hadir karena tinggal di luar kota, ketidakpuasan dengan batas, perselisihan internal antara pihak pemilik tanah dan pihak tetangga batas, tanah tidak dipasangi patok, ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat. Bentuk tanggung jawab hukum kantor pertanahan terhadap sertipikat hak atas tanah yang tidak menerapkan asas contradictoire delimitatie dengan melakukan upaya mediasi oleh kantor pertanahan, tanggung jawab secara hukum perdata, hukum pidana, hukum adminstrasi negara, dan pembatalan sertipikat.
Disarankan agar semua pemilik tanah yang berbatasan hadir dan terlibat secara aktif untuk menyepakati batas-batas tanah mereka. Diperlukan upaya serius kantor pertanahan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur pelaksanaan penetapan batas tanah dan pengukuran. Kantor Pertanahan harus lebih teliti dan hati-hati serta memastikan bahwa asas contradictoire delimitatie telah dipenuhi.

Kata Kunci: Penetapan Batas, Asas Contradictoire Delimitatie, Kantor Pertanahan.

Based on Article 17 paragraph (2), Article 18 paragraph (1) and Article 19 of Government Regulation No. 24 of 1997 that in order to obtain legal certainty, the implementation of the determination of boundaries and the area of land measured must be attended by interested parties, this application is called the principle of contradictoire delimitatie. However, in reality, the implementation of boundary demarcation does not apply the principle of contradictoire delimitatie. The Village Head or the landowner's representative only attended the measurement. The result is measurement errors in determining land boundaries and the emergence of multiple certificates. This research aims to analyse and explain the implementation of the determination of boundaries and land area in the issuance of land certificates, to analyse and explain the factors that cause the application of neighbouring party consent to boundaries not to be implemented, and to analyse and explain the form of legal responsibility of the land office for certificates of land rights that do not apply the principle of contradictoire delimitatie. The type of research used is empirical juridical, using a legal sociology approach and a legal anthropology approach. The data sources in this research are primary data obtained from field research and secondary data obtained from library research. The results of the research show that the implementation of the determination of boundaries and land area in the issuance of certificates has not fully applied the principle of contradictoire delimitatie, this is due to the contradictory clause in Article 19 of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning the word "sought". On the one hand, the presence of the bordering parties is essential to ensure that the land boundaries are mutually determined and agreed upon. On the other hand, the land office is allowed to proceed with the boundary determination process even without the full presence or consent of all the neighbouring parties. Factors that cause the application of boundary neighbour consent to be unenforceable include the absence of boundary neighbours, dissatisfaction with the boundary, internal disputes between landowners and boundary neighbours, land not being staked, and community ignorance or incomprehension. The legal responsibility of the Land Office for land certificates that do not apply the principle of contradictoire delimitatie includes mediation efforts by the Land Office, civil law, criminal law, state administrative law and cancellation of certificates. It is recommended that all adjacent landowners be present and actively involved in agreeing on the boundaries of their land. A serious effort is needed by the Land Office to socialise with the community the procedures for land delimitation and measurement. The Land Office must be more thorough and careful and ensure that the principle of contradictoire delimitatie has been fulfilled. Keywords: Boundary Determination, Contradictoire Delimitatie Principle, Land Office.