Electronic Theses and Dissertation

Pencurian aliran listrik diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan berbunyi “Setiap orang yang menggunkan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah). Pasal tersebut menjelaskan bahwa tindakan pencurian ialah tindak pidana yang biasanya diselesaikan di ranah pengadilan. Namun masih banyak pelanggan PLN yang melakukan pencurian arus Listrik, tetapi diselesaikan di luar pengadilan dengan menerapkan prosedur sanksi administrasi dan ganti rugi oleh pelaku pencurian arus listrik.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bentuk penyelesaian tindak pidana pencurian arus listrik di luar pengadilan di wilayah Banda Aceh, menjelaskan alasan tindak pidana pencurian arus listrik di wilayah Banda Aceh tidak di selesaikan di pengadilan.

Guna memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan guna memeperoleh data primer melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dengan cara memepelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian terhadap kasus pencurian arus listrik melalui jalur nonlitigasi dilakukan dengan cara memberikan peringatan kepada pelaku serta meminta alasan pelaku melakukan pencurian arus listrik secara melawan hukum tersebut, memberikan sanksi berupa ganti kerugian dan denda yang akan diterima terhadap pelaku pencurian arus listrik dan mengikutsertakan pihak kepolisian sektor dan aparat gampong sebagai saksi dalam penertiban dalam jalannya proses penyelesaian tindak pidana pencurian arus listrik. Alasan penyelesaian perkara pencurian arus listrik melalui jalur non litigasi dikarenakan penyelesaian perkara di luar pengadilan dianggap lebih cepat dan singkat, serta menghindari langsung konflik dengan pelanggan.

Disarankan kepada pihak P2TL PT PLN UP3 Banda Aceh untuk mengeluarkan sanksi yang tegas agar pelaku mendapatkan efek jera dan tidak hanya fokus terhadap peraturan Direksi PT PLN atau biaya ganti rugi. Saran kepada pelanggan yang melakukan pencurian arus listrik agar tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut karena akan menimbulkan banyak kerugian dan bahaya terjadinya kebakaran.

The theft of electricity is regulated in Article 51 paragraph (3) of Law Number 30 of 2009 concerning Electricity, which states: “Anyone who uses electricity that is not their right unlawfully shall be punished with imprisonment for a maximum of 7 (seven) years and a fine of no more than Rp. 2,500,000,000 (two billion five hundred million rupiah)." This article explains that the act of theft is a criminal offense that is usually resolved in court. However, many PLN customers who commit electricity theft are settled outside of court by applying administrative sanctions and compensation procedures by the perpetrators of electricity theft. The purpose of writing this thesis is to explain the forms of resolution of electricity theft outside of court in the Banda Aceh region and to explain the reasons why electricity theft in Banda Aceh is not settled in court. To obtain data for writing this thesis, field research and literature studies were conducted. Field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. Literature research was conducted to obtain secondary data by studying relevant literature and legislation. The results of this study show that the resolution of electricity theft cases through non-litigation methods is carried out by giving warnings to the perpetrators and asking for their reasons for unlawfully stealing electricity, imposing sanctions in the form of compensation and fines, and involving local police and village officials as witnesses during the resolution process. The reason for resolving electricity theft cases through non-litigation channels is that it is considered faster and more efficient, while also avoiding direct conflict with customers. It is recommended that the P2TL division of PT PLN UP3 Banda Aceh impose stricter sanctions so that perpetrators feel a deterrent effect and not only focus on the PT PLN Directors’ regulations or compensation costs. A suggestion is also made to customers who commit electricity theft not to repeat their actions, as they can cause significant losses and pose a fire hazard.