Electronic Theses and Dissertation

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 menafsirkan bahwa pengurus partai politik merupakan pekerjaan lain yang tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), putusan tersebut menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) membentuk peraturan yang melarang pengurus partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Peraturan KPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terdapatnya perbedaan arah putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tersebut tentu dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam uji materi Peraturan Perundang-undangan yang memuat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan bagaimana kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hukum Indonesia.

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Penelitian terhadap inventarisasi hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tetap berwenang menguji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang meskipun memuat putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung hanya menunda sementara uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang apabila undang-undang terkait pengujian tersebut sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan hakim/pengadilan yang bersifat final dan mengikat serta sebagai sumber hukum di Indonesia dari segi yurisprudensi.

Disarankan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu dengan memberikan kewenangan uji materi secara menyeluruh semua tingkatan peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Konstitusi, mengingat keterkaitan antar peraturan perundang-undangan.

The Verdict of Constitutional Court Number 30 / PUU-XVI / 2018 interprets that political party administrators are another job that cannot nominate themselves as members of the Regional Representative Council (DPD), this decision is the basis for the General Election Commission (KPU) to form regulations that prohibit political party administrators from nominating themselves as members DPD. Furthermore, the Supreme Court (MA) decided that the KPU Regulation did not have binding legal force and was contrary to higher laws and regulations. The existence of differences in the direction of decisions between the Constitutional Court (MK) and the Supreme Court (MA) can certainly cause legal uncertainty. The purpose of writing this thesis is to find out the authority of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (MA) in judicial review of Legislative Regulations containing Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia (MK) and what the position of Constitutional Court Decisions is in Indonesian law. This writing uses a type of normative juridical research with data sources of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Research on legal inventories, legal principles, comparative law and legal history. This research was conducted through literature study. The results of the research show that the Supreme Court (MA) still has the authority to examine statutory regulatory material under the law even though it contains decisions of the Constitutional Court (MK). The Supreme Court (MA) only temporarily postpones the judicial review of statutory regulations under the law if the law related to the review is being reviewed at the Constitutional Court (MK). The decision of the Constitutional Court is a judge/court decision that is final and binding and is a source of law in Indonesia from a jurisprudential perspective. It is recommended that the People's Consultative Assembly (MPR) make changes to the 1945 Constitution (UUD 1945), namely by granting comprehensive judicial review authority at all levels of statutory regulations to the Constitutional Court (MK), considering the interrelationships between statutory regulations.