Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Syarifah Rizka PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN
2014 DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 68). pp., bibl., app.

(MAWARDI ISMAIL, S.H., M.Hum)
Jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat mengenai harga yang diperjualbelikan sesuai dengan bunyi Pasal 1458 KUHPerdata yaitu jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar. Didalam akta jual beli terdapat ketentuan dimana para pihak melakukan kesepakatan atas pembayaran. Namun di dalam praktiknya banyak pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya kepada penjual untuk membayar lunas atas perjanjian jual beli yang sudah mereka sepakati.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli tanah di Kota Banda Aceh, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi jual beli tanah yang terjadi di Kota Banda Aceh dan proses penyelesaian sengketa serta upaya hukum yang ditempuh dalam menyelesaikan perkara.
Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. Data sekunder didapatkan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para sarjana, buku-buku, artikel dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapat data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui wawancara dengan responden.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam proses pelaksanaan jual beli tanah harus memenuhi syarat-syarat seperti dilakukannya jual beli tanah dihadapan PPAT, perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak harus bisa dipahami dan disepakati oleh keduanya. Dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tanah terdapat faktor-faktor terjadinya wanprestasi, yaitu dari pihak pembeli tidak membayar sisa pelunasan dari perjanjian jual beli tanah dikarenakan pihak pembeli selalu menghindar saat dihubungi sehingga adanya unsur itikad tidak baik dalam melakukan perjanjian jual beli tanah. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa banyak pilihan yang bisa ditempuh misalnya mediasi, musyawarah, dan pengadilan. Dalam prakteknya diselesaikan sampai ke pengadilan dimana pihak penjual menuntut pihak pembeli atas pelunasan pembayaran jual beli tanah.
Disarankan kepada penjual untuk lebih memperhatikan perjanjian yang akan diperjanjikan kepada pembeli terkhususkan dalam cara pembayaran yang harus dipenuhi oleh pembeli, dan disarankan kepada pembeli apabila sudah jatuh tempo pembayaran harus disegerakan membayar supaya tidak terjadi salah paham antara kedua belah pihak.

Tidak Tersedia Deskripsi