Electronic Theses and Dissertation

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang ada di Provinsi Aceh menimbulkan berbagai masalah dengan maraknya pertambangan tanpa izin tidak terlepas dari manfaat ekonomi yang diperoleh masyarakat. Banyak masyarakat yang menjadikan mata pencahariannya dari kegiatan aktivitas tanpa izin sehingga menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan. Langkah utama yang harus dilakukan Pemerintah Aceh untuk meningkatkan pengendalian penambangan emas tanpa izin di Aceh adalah dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Tujuan penelitian ini adalah mengetahui wacana Pemerintah Aceh dalam penetapan wilayah pertambangan rakyat emas di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan teori wacana dari Foucault. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wilayah pertambangan rakyat ini sudah lama diwacanakan, akan tetapi tidak ada keseriusan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten sehingga membuat isu wacana WPR perlahan menghilang serta regulasi dari Pemerintah Aceh yang mengatur tentang WPR masih belum ada. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengurangi pertambangan ilegal yakni dengan melakukan kerjasama antara perusahaan yang memiliki legalitas dengan masyarakat penambang, tetapi kendalanya masih ada masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan ilegal. Diharapkannya Pemerintah Aceh serta stakeholder lainnya harus memiliki antusias dalam melakukan regulasi WPR, jika wacana tersebut terus berlarut maka wacana WPR akan nihil, sehingga wilayah yang berpotensi akan semakin rusak akibat pengelolaan pertambangan yang tidak dikelola dengan baik.
Kata Kunci: Wacana, Pemerintah Aceh, Kebijakan WPR.

Unlicensed gold mining activities in Aceh Province cause various problems with the rise of unlicensed mining inseparable from the economic benefits obtained by the community. Many people make their livelihood from activities without permits, which has an impact on environmental damage. The main step that the Aceh Government must take to improve control of unauthorized gold mining in Aceh is to recommend to the central government the establishment of community mining areas. The aim of this research is to understand the discourse of the Aceh Government in determining artisanal gold mining areas in Aceh Province. This research uses Foucault's discourse theory. This research uses a qualitative descriptive approach with interview, observation and documentation methods. The results of the research show that the establishment of this community mining area has been under discussion for a long time, but the Aceh Government and Regency Government have not taken it seriously, resulting in the issue of the WPR discourse slowly disappearing and regulations from the Aceh Government governing WPR still not existing. The efforts made by the Government to reduce illegal mining are by collaborating between companies that have legality and mining communities, but the problem is that there are still people who carry out illegal mining activities. It is hoped that the Aceh Government and other stakeholders will be enthusiastic in implementing WPR regulations, if this discourse continues, the WPR discourse will be nil, so that areas that have the potential to be increasingly damaged due to mining management that is not managed well. Keywords: Discourse, Aceh Government, Policy WPR.