HARMONISASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL-BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

HARMONISASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL-BELI TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH


Pengarang

Ferdiansyah Putra - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Teuku Ahmad Yani - 196510081990031001 - Dosen Pembimbing I
Mahdi Syahbandir - 196402011990021004 - Dosen Pembimbing II
Mazwar 196512101993031004 - - - Penguji
M. Gaussyah - 197412201999031001 - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

2203202010047

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Kenotariatan (S2) / PDDIKTI : 74102

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum Magister Kenotariatan., 2024

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

HARMONISASI PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BEA
PEROLEHAHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN (BPHTB) DALAM JUAL BELI
TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH

Ferdiansyah Putra

Teuku Ahmad Yani⁕⁕
Mahdi Syahbandir⁕⁕⁕
1

ABSTRAK
Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) oleh Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh sekarang
berdasarkan Harga Pasaran yang ada dalam Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), dan
masyarakat menilai bahwasanya penetapan tersebut masih tinggi dan tidak sesuai
dengan harga transaksi terjadi dilapangan pada saat jual beli tanah dan bangunan.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana harmonisasi penetapan
Nilai Jual Objek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
dalam jual beli tanah dan bangunan di kota Banda Aceh, memahami bagaimana
pemungutan dan penetapan Nilai Jual Objek pajak BPHTB yang sesuai dengan rasa
keadilan serta untuk mengetahui kendala dalam penetapan dan pemungutan pajak
dilapangan BPHTB dalam jual beli tanah dan bangunan di kota Banda Aceh.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris,
sedangkan metode pendekatan yang digunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu
suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.
Berdasarkan hasil penelitian, harmonisasi dalam penetapan nilai jual objek
pajak BPHTB selama ini adalah berdasarkan harga pasaran yang ada dalam peta
Zona Nilai Tanah (ZNT) dan juga Surat Pernyataan Jual Beli (SPJB) para pihak yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa/Keuchik setempat apabila harga transaksi yang ada
dalam ZNT tersebut tidak mewakili nilai transaksi dari para pihak. Pemungutan pajak
BPHTB yang sesuai dengan rasa keadilan, yaitu dengan mempertimbangkan dan
melihat faktor atau kondisi real wajib pajak itu pada saat mereka melakukan transaksi
jual beli-tanah dan bangunan. Kendala dalam pemungutan pajak BPHTB di kota
Banda Aceh yaitu ketidak jujuran masyarakat dalam melaporkan nilai transaksi yang
sebenarnya, dan kurangnya pemahaman dari wajib pajak itu sendiri terkait dengan
perpajakan.
Diharapkan kepada wajib pajak untuk menggunakan data teraktual berupa peta
zona nilai tanah (ZNT) dalam melakukan perhitungan dan pelaporan Pajak BPHTB.
Diharapkan kepada pihak BPPKAD untuk melihat kondisi dan faktor real masyarakat
sebagai wajib pajak dalam menentukan besaran pajak BPHTB yang harus disetorkan.
Dan diharapakan kepada pihak-pihak terkait untuk memberikan penyuluhan dan
pemahaman kepada sebagai wajib pajak terkait pajak BPHTB.

Kata Kunci : Harmonisasi, Penetapan, Pajak BPHTB, Banda Aceh.

THE HARMONIZATION OF DETERMINATION SALES VALUE OF TAXABLE OBJECT LAND AND BUILDING RIGHTS ACQUISITION FEE (BPHTB) IN THE SALE AND PURCHASE OF LAND AND BUILDINGS IN BANDA ACEH CITY Ferdiansyah Putra ⁕ Teuku Ahmad Yani⁕⁕ Mahdi Syahbandir⁕⁕⁕ 1 ABSTRACT Determination of the sales value of taxable objects for land and building rights acquisition fee (BPHTB) by the regional government of Banda Aceh City is now based on the market price in the Land Value Zone Map (ZNT). The society considered that this determination is still high and does not correspond to the transaction price in the field. It incriminated the society to pay the BPHTB tax when they carried out the sale and purchase of land and building transactions in Banda Aceh city area. This research aims to explain how to harmonize the determination of sales value of taxable objects for land and building rights acquisition fee (BPHTB) in the sale and purchase of land and buildings in Banda Aceh City, understand how to collect and determine the sales value of taxable objects of BPHTB following a sense of justice and to know the obstacles in determining and collecting BPHTB tax in the sale and purchase of land and buildings in Banda Aceh city. This research is an empirical juridical research, while the method used is qualitative, producing analytical descriptive data. Based on the research results, the harmonization in determining the sales value of taxable objects of BPHTB is based on the market price in the Land Value Zone Map (ZNT) and the sale and purchase statement letter (SPJB) of the parties issued by the Headman/Keuchik if the transaction price contained in the ZNT does not represent the transaction value of the parties. BPHTB tax collection is in accordance with one's sense of justice in Banda Aceh city by considering and looking at the real factors or conditions of the taxpayers when they carry out the sale and purchase of land and building transactions. Meanwhile, the obstacles in collecting BPHTB tax in Banda Aceh City are people's dishonesty in reporting the actual transaction value and the lack of knowledge from the taxpayers about taxation. Furthermore, the taxpayers are expected to use the most up-to-date data of the Land Value Zone Map (ZNT) in calculating and reporting BPHTB tax. It is also hoped that BPPKAD should consider the real conditions and factors of the community as taxpayers in determining the amount of BPHTB tax that must be paid. Also, it is suggested that related parties to provide information and understanding to the taxpayers regarding the BPHTB tax. Keywords : Harmonization, Determination, BPHTB Tax, Banda Aceh.

Citation



    SERVICES DESK