Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
OPTIMALISASI KINERJA JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI PIDANA DENDA PERKARA TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS BUMI (SUATU PENELITIAN PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR)
Pengarang
Cut Mailina Ariani - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Mohd. Din - 196412311990021006 - Dosen Pembimbing I
Teuku Ahmad Yani - 196510081990031001 - Dosen Pembimbing II
Eddy Purnama - 196205261989031002 - Penguji
Ida Keumala Jempa - 196811081994032002 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
2003201010043
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S2) / PDDIKTI : 74101
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2024
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
OPTIMALISASI KINERJA JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI PIDANA DENDA PERKARA TINDAK PIDANA MINYAK DAN GAS BUMI
(Suatu Penelitian pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar)
Cut Mailina Ariani*
Mohd. Din**
Teuku Ahmad Yani***
ABSTRAK
Pelaksanaan penuntutan dan eksekusi pidana denda dalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya yaitu besarnya pidana denda yang dituntut dan dijatuhkan terhadap terpidana sehingga banyak terpidana yang lebih memilih melaksanakan pidana pengganti berupa pidana badan (pidana kurungan/penjara) dibandingkan harus membayar pidana denda, padahal apabila pidana denda tersebut dibayar oleh terpidana maka uang tersebut menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tidak menyebabkan overcapacity tahanan baik di rumah tanahan maupun lembaga pemasyarakatan.
Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan penuntutan dan eksekusi pidana denda dalam tindak pidana minyak dan gas bumi sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala yang dihadapi Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dan eksekusi pidana denda tindak pidana minyak dan gas bumi dan Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dan eksekusi pidana denda dalam tindak pidana minyak dan gas bumi.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis-empirik yaitu penelitian dengan melakukan kajian yang komprehensif dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung di lokasi penelitian.
Pelaksanaan penuntutan dan eksekusi pidana denda dalam perkara tindak pidana minyak dan gas bumi mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya yaitu besarnya jumlah pidana denda yang dituntut dan dijatuhkan terhadap terpidana sehingga banyak terpidana yang memilih melaksanakan pidana pengganti berupa pidana badan dibandingkan harus membayar pidana denda, padahal apabila pidana denda tersebut dibayar oleh terpidana maka uang tersebut menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini seharusnya Jaksa maupun Hakim memperhatikan keseimbangan antara besarnya pidana denda dengan lamanya pidana pengganti serta mempertimbangkan pula kemampuan terpidana (kondisi sosial ekonomi) dalam membayar pidana denda yang ditetapkan, Kendala yang dihadapi Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan dan eksekusi pidana denda tindak pidana minyak dan gas bumi sebagai berikut: pertama, Minimnya peran aktif jaksa untuk mengimbau terpidana agar mau membayar denda, kedua, Faktor ekonomi terdakwa, dan ketiga Tidak Adanya Asset Tracing dalam Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi, dan Upaya Jaksa dalam mengoptimalkan pelaksanaan penuntutan dan eksekusi pidana denda dalam tindak pidana minyak dan gas bumi. Pertama Pentingnya Peran Jaksa untuk Mengingatkan Terdakwa agar Membayar Denda dalam Perkara Minyak Bumi dan Gas, Kedua, Perlunya Ketentuan Perampasan Asset dalam Tindak Pidana Migas.
Disarankan Kepada Jaksa Penuntut Umum agar menyesuaikan dan mengoptimalkan jumlah besaran pidana denda yang dituntut kepada terdakwa , Disarankan Kepada Jaksa untuk lebih aktif dalam mengimbau terpidana agar mau membayar denda dan Disarankan kepada Pemerintah untuk membentuk suatu ketentuan terkait Asset Tracing dalam perkara Minyak dan Gas Bumi.
Kata Kunci: Pidana Denda, Ekseskusi, Minyak dan Gas Bumi, Kejaksaan
OPTIMIZING THE PERFORMANCE OF THE PROSECUTOR IN THE PROSECUTION AND EXECUTION OF CRIMINAL FINES IN OIL AND NATURAL GAS CRIME CASES (A study at the Aceh Besar District Prosecutor's Office) Cut Mailina Ariani* Mohd. Din** Teuku Ahmad Yani*** ABSTRACT Oil and natural gas crimes contain many weaknesses in their implementation, namely the large fines demanded and imposed on convicts so that many convicts choose to carry out substitute punishment in the form of corporal punishment rather than having to pay a fine, even though if the fine is paid by the convict then the money becomes income. Non-Tax State (PNBP) which can be used by the government for the prosperity of the people. In this case, prosecutors and judges should pay attention to the balance between the amount of the fine and the length of the replacement sentence and also consider the ability of the convict (socio-economic conditions) to pay the specified fine. This thesis aims to explain that the prosecution and execution of criminal fines in oil and natural gas crimes have been carried out as they should, To find out and explain the obstacles faced by Prosecutors in the implementation of prosecution and execution of criminal fines for oil and natural gas crimes and To find out and explain efforts Prosecutors in carrying out prosecutions and executing criminal fines in oil and natural gas crimes. The type of research used in this research is juridical-empirical, namely research by conducting a comprehensive study by conducting direct observations and interviews at the research location. The implementation of the prosecution and execution of criminal fines in oil and natural gas criminal cases contains many weaknesses in its implementation, namely the large criminal fines demanded and imposed on convicts so that many convicts choose to carry out the crime the substitute is in the form of corporal punishment rather than having to pay a fine, even though if the fine is paid by the convict then the money becomes Non-Tax State Revenue (PNBP) which can be used by the government for the prosperity of the people. In this case, prosecutors and judges should pay attention to the balance between the amount of the fine and the length of the replacement sentence and also consider the ability of the convict (socio-economic conditions) to pay the stipulated fine. earth as follows: first, the lack of active role of the prosecutor in encouraging the convict to pay the fine, second, the defendant's economic factors, and third, the absence of asset tracing in oil and gas crimes, and the prosecutor's efforts in optimizing the implementation of prosecution and execution of criminal fines in oil and natural gas crimes. First, the importance of the role of prosecutors in reminding defendants to pay fines in oil and gas cases, the need for provisions for asset confiscation in oil and gas crimes. It is recommended to the Public Prosecutor to adjust and optimize the amount of criminal fines demanded from defendants, it is recommended to Prosecutors to be more active in encouraging convicts to pay fines and it is recommended that the Head of Government establish a provision regarding Asset Tracing in Oil and Gas cases. Keywords: Criminal Fines, Execution, Oil and Gas, Prosecutor's Office
PEMBUATAN SISTEM PERINGATAN PERKARA
PIDANA UMUM DI KAJAKSAAN TINGGI ACEH
MENGGUNAKAN SMS GATEWAY (muhammad, 2013)
PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PERINGATAN PERKARA PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN TINGGI ACEH MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL (Fadhli Ibrahim, 2013)
PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI ACEH SINGKIL) (M. ALFI SYAHRI DAULAY, 2022)
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BIASA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI SINGKIL) (Elena, 2022)
IMPLIKASI YURIDIS PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA (Asmadi Syam, 2022)