Electronic Theses and Dissertation

Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Meskipun sudah diancam dengan pidana penjara, masih ditemukan kasus pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini.
Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menjelaskan faktor penyebab pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkup Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh dan untuk menjelaskan upaya pencegahan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkup Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode ini digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diajukan dengan cara melakukan wawancara terhadap responden dan juga informan. Penelitian kepustakaan juga dilakukan dengan cara mengambil referensi dari buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Banda Aceh dikelompokkan menjadi 3 (tiga) faktor yaitu, Faktor pengaruh lingkungan, faktor individual dan faktor lemahnya program pembinaan dan rehabilitasi. Upaya-upaya untuk mencegah pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Banda Aceh meliputi: Meningkatkan program pembinaan dan rehabilitasi, edukasi tentang bahaya narkotika, keterlibatan keluarga dan masyarakat, dan pengembangan alternatif sehat dan bermanfaat.
Disarankan, pemerintah untuk melakukan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum, institusi rehabilitasi, komunitas anti narkoba dan keluarga untuk menangani isu penyalahgunaan narkotika secara menyeluruh. Meningkatkan kualitas program rehabilitasi dengan menyediakan perawatan dan terapi secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental dan psikososial untuk memulihkan kondisi para pengguna narkotika secara menyeluruh.

Article 144 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics states that every person who within a period of 3 (three) years commits a repeat criminal act as intended in Article 111, Article 112, Article 113, Article 114, Article 115, Article 116, Article 117, Article 118, Article 119, Article 120, Article 121, Article 122, Article 123, Article 124, Article 125, Article 126, Article 127 paragraph (1), Article 128 paragraph (1), and Article 129 the maximum penalty is increased by 1/3 (one third). Even though there is a threat of imprisonment, there are still cases of repetition of criminal acts of narcotics abuse. The purpose of writing this thesis is to explain the factors causing the repetition of criminal acts of narcotics abuse within the jurisdiction of the Banda Aceh District Court and to explain efforts to prevent the repetition of criminal acts of narcotics abuse within the Banda Aceh District Court. This research was conducted using empirical juridical methods. This method is used to get answers to the problems posed by conducting interviews with respondents and informants. Literary research is also carried out by taking references from books, journals and statutory regulations. This research shows that the factors that cause repetition of criminal acts of narcotics abuse in the Banda Aceh District Court are grouped into 3 (three) factors, namely, environmental influence factors, individual factors and weak coaching and rehabilitation programs. Efforts to prevent the recurrence of criminal acts of narcotics abuse at the Banda Aceh District Court include: Increasing guidance and rehabilitation programs, education about the dangers of narcotics, family and community involvement, and the development of healthy and beneficial alternatives. It is recommended that the government collaborate with law enforcement agencies, rehabilitation institutions, anti-drug communities and families to deal with the issue of narcotics abuse as a whole. Improving the quality of rehabilitation programs by providing comprehensive care and therapy, covering physical, mental and psychosocial aspects to restore the condition of narcotics users as a whole.