Electronic Theses and Dissertation

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” dan juga pasal 34 huruf a dan j Qanun No 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal mewajibkan pelaku usaha mengajukan sertifikasi untuk produk yang belum bersertifikasi halal. Namun pada kenyataannya masih ditemukan produk-produk roti yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran roti yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal, untuk menjelaskan perlindungan konsumen terhadap produk roti yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal, dan untuk menjelaskan peran pemerintah dalam perlindungan produk roti yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
Hasil penelitian diketahui Pertanggung jawaban terhadap pelaku usaha yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal, sudah diatur dalam pasal 36 qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang sistem Jaminan Produk Halal yaitu Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan akan dikenai sanksi administratif. Perlindungan konsumen yaitu Konsumen dapat melaporkan apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha roti melalui lembaga swadaya dan lembaga swadaya akan Menyurati lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama dan Lembaga Swadaya. Peran Pemerintah dalam perlindungan produk bertuliskan yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal masih belum menyeluruh akan tetapi saat ini sudah dilakukan pengawasan oleh Pengawas Halal.
Disarankan Pemerintah untuk segera membuat aturan terbaru dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha. Disarankan kepada Lembaga swadaya bekerjasama dengan pemerintahan untuk melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha produk roti. Disarankan pemerintah proaktif dalam melakukan pengawasan dan juga untuk pengusaha retail untuk tidak menampung produk roti yang tidak berlabel halal.

Article 4 of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance stipulates that "Products entering, circulating, and traded within the territory of Indonesia must be halal certified," and also Article 34 letters a and j of Qanun No. 8 of 2016 Regarding the Halal Product Assurance System mandates business operators to apply for certification for products not yet certified halal. However, in reality, bread products are still found to display halal labels without halal certification. This thesis aims to explain the responsibilities of business operators regarding the circulation of bread products with halal labels but without halal certification, to elucidate consumer protection regarding bread products bearing halal labels without halal certification, and to clarify the government's role in safeguarding bread products labeled as halal without halal certification. This research is of a juridical-empirical nature. Primary data was obtained through field research involving interviews with respondents and informants. Secondary data was gathered through literature study by reviewing relevant references or literature related to the research object. The research findings reveal that the accountability of business operators who label products as halal without halal certification is regulated under Article 36 of Qanun No. 8 of 2016 on the Halal Product Assurance System, where non-compliant operators may face administrative sanctions. Consumer protection includes the ability for consumers to lodge complaints if they feel disadvantaged by bread business operators through non-governmental organizations, which will then correspond with the Food, Drug, and Cosmetic Review Agency of the Indonesian Council of Ulama and non-governmental organizations. The government's role in protecting products labeled as halal without halal certification remains somewhat incomplete, though oversight is currently conducted by Halal Supervisors. It is recommended that the government promptly establish updated regulations for sanctioning business operators. Non-governmental organizations are advised to collaborate with the government to educate bread product operators. The government is encouraged to proactively enforce oversight, and retail entrepreneurs are advised against stocking bread products lacking halal labels.