Electronic Theses and Dissertation

Produk makanan yang beredar dipasaran diharuskan untuk memiliki izin edar terlebih dahulu sebelum dijualkan pada masyarakat, hal tersebut juga berlaku terhadap produk makanan yang dijualkan secara online, seperti yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan BPOM No.8 Tahun 2020 tentang tentang pengawasan obat dan makanan yang di edarkan secara daring. Dengan adanya aturan yang mengatur hal tersebut bertujuan agar tidak adanya produk makanan yang tidak berizin dijualkan oleh toko online pada marketplace yang tersedia demi meraup untung. Dalam hal ini, marketplace selaku penyedia layanan jasa bertanggung jawab dalam mengawasi setiap penjualan produk yang dipasarkan pada marketplace mereka. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindakan melawan hukum yang dilakukan toko online dalam menjualkan produk tidak berizinnya pada marketplace Shopee, bentuk pertanggung jawaban marketplace Shopee atas produk makanan tidak berizin dari BPOM yang diedarkan dan menjelaskan aturan perundang—undangan yang mengatur terkait pemberian ganti rugi oleh marketplace kepada konsumen atas produk makanan tidak berizin yang diedarkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang mana sumber data diperoleh melalui bahan kepustakaan.Diketahui yang menjadi faktor penyebab masih beredarnya produk makanan tanpa izin edar oleh BPOM pada marketplace Shopee ialah dikarenakan hal tersebut masih kurangnya pengawasan dan aturan yang ketat dari marketplace Shopee terhadap data diri pelaku usaha (toko online) serta informasi mengenai keterangan produk makanan yang akan dijualkan pada marketplace mereka. Meskipun pihak Shopee telah bertanggung jawab dalam menyediakan sarana pelaporan dan siap membantu konsumen dalam menyelesaikan permasalahan dengan toko online. Akan tetapi dari aturan hukum yang berlaku di Indonesia, menegaskan bahwasanya Shopee juga turut andil bertanggung jawab dalam memberikan ganti kerugian selaku pihak penyedia layanan jasa.

Food products circulating in the market are required to have a distribution permit before being sold to the public, this also applies to food products sold online, as regulated in Article 16 paragraph (1) of BPOM Regulation No.8 of 2020 concerning the supervision of drugs and food distributed online. With the existence of rules governing this, it aims to prevent unlicensed food products from being sold by online stores on the available marketplace for profit. In this case, the marketplace as a service provider is responsible for overseeing every sale of products marketed on their marketplace. The purpose of this study is to explain the factors that cause unlawful acts committed by online stores in selling unlicensed products in the Shopee marketplace, the form of responsibility of the Shopee marketplace for unlicensed food products from BPOM that are circulated and explain the laws and regulations governing the provision of compensation by the marketplace to consumers for unlicensed food products that are circulated. This research was conducted using a normative legal research methodology in which data sources were obtained through library materials. It is known that the factor that causes the circulation of food products without a distribution permit by BPOM in the Shopee marketplace is due to the lack of supervision and strict rules from the Shopee marketplace on the personal data of business actors (online stores) and information regarding the description of food products that will be sold in their marketplace. Although Shopee has been responsible for providing reporting facilities and is ready to assist consumers in resolving problems with online stores. However, from the applicable laws in Indonesia, it emphasizes that Shopee is also responsible for providing compensation as a service provider.