Electronic Theses and Dissertation

Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur tentang perbuatan yang dilarang terhadap pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Namun pada prakteknya masih ditemukan pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang rusak, cacat serta tercemar, seperti pakaian bekas impor.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab pakaian bekas impor masih diperjualbelikan, perlindungan hukum atas kerugian yang timbul terhadap pembelian pakaian bekas impor, serta menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen di Pasar Tradisional Siunggam, kabupaten Padang Lawas Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski telah dilarang peredarannya pakaian bekas impor faktanya masih beredar, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan pakaian bekas impor masih diperjualbelikan, seperti pengawasan barang tidak lagi berada pada dinas perindustrian dan perdagangan pemerintah daerah, jalur masuk pakaian bekas impor yang tidak terkontrol, ketidaktahuan pelaku usaha terkait peraturan yang melarang peredaran pakaian bekas impor, harga yang ditawarkan cenderung lebih murah. Terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen telah terdapat pengaturan hukum yang mengatur ketentuan tersebut, meski pada prakteknya belum sepenuhnya terpenuhi. Terkait pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen meski belum sepenuhnya terpenuhi pelaku usaha telah melakukan beberapa upaya pertanggungjawaban.

Disarankan kepada pemerintah untuk dapat meminimalkan peredaran pakaian bekas impor guna menekan angka kerugian atas penjualan pakaian bekas impor tersebut dapat ditempuh dengan langkah pengembalian pengawasan mutu atas barang dan/atau jasa kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah. Disarankan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan sosialisasi atas bahaya pakaian bekas impor tersebut. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan daerah untuk mengawasi pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian memberikan sanksi yang tegas.

Article 8 paragraph (2) of Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection (UUPK) has regulated the prohibited acts against business actors. Business actors are prohibited from trading damaged, defective or used and polluted goods without providing complete and correct information on the goods in question. However, in practice, there are still business actors who trade damaged, defective and polluted goods, such as imported used clothing. This study aims to explain the factors that cause imported used clothing to be traded, legal protection for losses arising from the purchase of imported used clothing, and explain the responsibility of business actors for losses suffered by consumers in the Siunggam Traditional Market, North Padang Lawas Regency. The research method used is empirical juridical research. The data sources obtained in writing this thesis are library research and field research using a qualitative approach. The results showed that although the circulation of imported used clothing has been banned, in fact it is still in circulation, there are various factors that cause imported used clothing to be traded, such as supervision of goods that are no longer in the local government's industry and trade office, uncontrolled entry of imported used clothing, ignorance of business actors related to regulations prohibiting the circulation of imported used clothing, the prices offered tend to be cheaper. Against the losses suffered by consumers, there are legal arrangements that regulate these provisions, although in practice they have not been fully fulfilled. Regarding the implementation of the responsibility of business actors for losses suffered by consumers, although it has not been fully fulfilled, business actors have made several accountability efforts. It is recommended to the government to be able to minimize the circulation of imported used clothing in order to reduce the number of losses on the sale of imported used clothing can be taken by returning quality control of goods and / or services to the regional Industry and Trade Office. It is recommended to the Department of Industry and Trade to conduct socialization on the dangers of imported used clothing. To the regional Industry and Trade Office to supervise the implementation of responsibilities carried out by business actors who are not in accordance with applicable laws and regulations and then provide strict sanctions.