Electronic Theses and Dissertation

Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kenyataannya, dalam perjanjian antara nasabah dan PT Pegadaian Syariah Baiturrahman Kota Banda Aceh tidak terlaksana berupa tidak ditepatinya janji yang sudah disepakati sehingga mengakibatkan wanprestasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Baiturrahman Kota Banda Aceh, menjelaskan faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian produk Arrum BPKB di PT Pegadaian Syariah Baiturrahman Kota Banda Aceh, dan menjelaskan proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Baiturrahman Kota Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara merupakan data primer serta ditambah dengan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, proses pelaksanaan perjanjian pembiayaan produk Arrum BPKB di PT Pegadaian Syariah Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan nasabah (rahin) dibuat perjanjian secara tertulis dalam bentuk perjanjian baku yang ditetapkan secara sepihak oleh PT Pegadaian Syariah Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan menggunakan akad rahn tasjily beserta barang jaminan (marhun) juga akan diikat secara fidusia menggunakan akta jaminan fidusia. Faktor penyebab wanprestasi karena uang pinjaman yang diambil tidak digunakan sepenuhnya untuk meningkatan usaha, melainkan untuk kepentingan pribadi, sehingga kondisi usahanya menjadi kurang berkembang dan berdampak pada menunggaknya pembayaran angsuran uang pinjaman. Adapun proses penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian produk Arrum BPKB di PT Pegadaian Syariah Baiturrahman Kota Banda Aceh adalah dengan non litigasi (bermusyawarah) dan melalui litigasi (Pengadilan Agama).

Disarankan kepada pihak PT Pegadaian Syariah Baiturrahman Kota Banda Aceh agar lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan produk Arrum BPKB. Disarankan kepada nasabah (rahin) menggunakan uang pinjaman tersebut untuk meningkatkan usahanya bukan untuk kepentingan pribadi. Disarankan kepada nasabah (rahin) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan beritikad baik, agar tidak terjadinya wanprestasi serta permasalahan dikemudian hari.

Article 1338 of the Civil Code explains that all agreements made legally apply as laws for those who make them. In reality, the agreement between the customer and PT Pegadaian Syariah Baiturrahman Banda Aceh City is not implemented in the form of not keeping the agreed promises resulting in default. This study aims to explain the process of implementing the Arrum BPKB product financing agreement at the Baiturrahman Syariah Pawnshop in Banda Aceh City, explain the factors that cause defaults in the Arrum BPKB product agreement at PT Pegadaian Syariah Baiturrahman Banda Aceh City, and explain the process of resolving defaults in the Arrum BPKB product agreement at the Baiturrahman Syariah Pawnshop in Banda Aceh City. This research uses empirical juridical research methods. This research data obtained from field research by conducting interviews is primary data and coupled with secondary data obtained from books, laws and regulations, journals and theses. Based on the results of the research, it can be seen that the process of implementing the Arrum BPKB product financing agreement at PT Pegadaian Syariah Baiturrahman Banda Aceh City with customers (rahin) is made a written agreement in the form of a standard agreement which is determined unilaterally by PT Pegadaian Syariah Baiturrahman Banda Aceh City using the rahn tasjily contract along with the collateral (marhun) will also be bound fiduciary using a fiduciary guarantee deed. The factor causing default is that the loan money taken is not fully used to improve the business, but for personal interests, so that the condition of the business becomes less developed and has an impact on the delinquency of loan installment payments. The process of resolving defaults in the Arrum BPKB product agreement at PT Pegadaian Syariah Baiturrahman Banda Aceh City is by non-litigation (deliberation) and through litigation (Religious Court). It is recommended that PT Pegadaian Syariah Baiturrahman Banda Aceh City be more careful in providing financing for Arrum BPKB products. It is recommended that customers (rahin) use the loan money to improve their business not for personal gain. It is recommended that customers (rahin) carry out their rights and obligations in good faith, so that defaults and problems do not occur in the future.