Electronic Theses and Dissertation

ABSTRAK
Nadia Monika,
2024
TINDAK PIDANA INSUBORDINASI DENGAN
TINDAKAN NYATA YANG DILAKUKAN OLEH
ANGGOTA TNI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 58), pp., bibl.
M. Iqbal, S.H., M.H.
Tindak Pidana Insubordinasi diatur dalam pasal 106 KUHPM (Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Militer) yang menyatakan bahwa “Militer, yang sengaja
dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak
ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
melaksanakan atau mengabaikan surat pekerjaan dinas, diancam karena
insubordinasi dengan tindakan nyata dengan pidana penjara maksimum sembilan
tahun.” Melihat tindak pidana insubordinasi yang terjadi secara berulang, sudah
seharusnya Pengadilan Militer memberikan efek jera terhadap pelaku.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penjatuhan hukuman terhadap
tindak pidana insubordinasi, hambatan yang timbul dalam penyelesaian tindak
pidana insubordinasi dan juga upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah tindak
pidana insubordinasi.
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini
menggunakan data primer yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil
wawancara dengan responden serta informan dan memadukan bahan-bahan hukum
seperti buku teks, teori, peraturan perundang-undangan yang merupakan data
sekunder.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman oleh Pengadilan
Militer I-01 Banda Aceh dapat diselesaikan menurut hukum sanksi disiplin atau
penjatuhan sanksi pidana. Namun dalam penyelesaian perkara tindak pidana
insubordinasi dengan tindakan nyata terdapat beberapa hambatan bagi ANKUM
(atasan yang berhak menghukum) seperti sulitnya pengumpulan alat bukti dan
saksi. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana
insubordinasi dengan tindakan nyata yang terjadi di Indonesia yaitu dengan
dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan kepada prajurit-prajurit TNI di corps,
batalyon atau satuan yang membidangi masalah berkaitan dengan pelanggaranpelanggaran
tindak
pidana
yang
terjadi
dalam
lingkup
TNI
serta
dilakukannya
rapat

komite
secara
massif
setiap
bulan
untuk
menyamakan
persepsi
antara
satuan.


Disarankan

agar pimpinan TNI dapat memberikan pembinaan dan
pengawasan yang efektif karena pimpinan TNI memiliki peran penting dalam
membina dan mengawasi prajurit sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran,
termasuk tindak pidana insubordinasi. Selain itu, pimpinan TNI juga perlu
mengadakan evaluasi dan perbaikan secara berkala terhadap pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan terhadap prajurit sehingga dapat membantu
meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan demi mencegah terjadinya
pelanggaran.

-