Electronic Theses and Dissertation

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasaan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dan pada Pasal (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, yang wajib dilindungi dan dipenuhi setiap hak-haknya,namun pelaksaan tersebut masih belum bisa diterapkan secara optimal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang berikan terhadap anak korban persetubuhan dan upaya apa yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan serta apa saja kendala dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan informan. Dan data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.

Hasil penelitian ini bahwa bentuk perlindungan terhadap anak korban persetubuhan yaitu berupa restitusi, pendampingan anak korban, pemeriksaan anak korban secara terpisah dengan pelaku, proses persidangan dilakukan secara tertutup, memberika edukasi sejak dini mengenai kejahatan seksual, dan menyediakan ahli psikologis terbaik. Kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban yaitu adanya faktor hambatan pembuktian, faktor waktu kejadian karena pemeriksaan anak biasanya dilakukan dalam jarak yang lama dengan kegjadian tersebut terjadi, kurang ahli psikologis dan hambatan dari pihak keluarga korban.

Disarankan kepada pemerintah Aceh untuk melakukan peningkatan kesadaran melalui kampanye publik ke wilayah kecil dan kota kecil tentang perlindungan terhadap anak dari kasus kejahatan kesusilaan. Disarankan bagi penegak hukum dan penyedia layanan kesehatan seperti psikologis untuk mengidentifikasi, menangani serta memberi dukungan dan perlindungan terhadap anak korban.

Article 76D of Law Number 35 of 2014 as amended from Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection states that every person is prohibited from committing violence or threat of violence to force a child to have sexual intercourse with him or with another person. And in Article (1) of Child Protection Law Number 35 of 2014 as an amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, defines a child as someone who is not yet 18 years old, who must be protected and fulfilled every right, but the implementation still cannot be applied optimally in the jurisdiction of the Meureudu District Court. The purpose of writing this thesis is to find out how legal protection is given to child victims of sexual intercourse and what efforts are made by investigators, public prosecutors and judges in providing legal protection to child victims of sexual intercourse and what are the obstacles in providing legal protection to child victims of sexual intercourse. The type of research used in this research is empirical juridical. The data in this study uses primary data obtained from field research in the form of interviews with respondents and informants. And secondary data obtained from library research, namely by studying legislation, books and journals. The result of this study is that the form of protection for child victims of sexual intercourse is in the form of restitution, assistance for child victims, examination of child victims separately from the perpetrators, the trial process is carried out in private, providing early education about sexual crimes, and providing the best psychological experts. The obstacles in providing protection to child victims are evidentiary obstacles, the time factor of the incident because the examination of children is usually carried out in a long distance with the incident occurring, lack of psychological experts and obstacles from the victim's family. It is recommended for the Aceh government to raise awareness through public campaigns to small areas and small towns about the protection of children from cases of crimes of decency. It is recommended that law enforcers and health care providers such as psychologists identify, treat and provide support and protection to child victims.