KEKUATAN KUASA MENJUAL SEBAGAI SITA JAMINAN DALAM PELUNASAN UTANG BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN UTANG | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

KEKUATAN KUASA MENJUAL SEBAGAI SITA JAMINAN DALAM PELUNASAN UTANG BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN UTANG


Pengarang

Tia Tasia Zein - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Iman Jauhari - 196609031994031004 - Dosen Pembimbing I
Siti Rahmah - 081360029529 - - - Dosen Pembimbing II
Yusri Yusuf - 195808251986021002 - Penguji
Iskandar A. Gani - 196606161991021001 - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

2203202010037

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Kenotariatan (S2) / PDDIKTI : 74102

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2024

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

KEKUATAN KUASA MENJUAL SEBAGAI SITA JAMINAN DALAM PELUNASAN UTANG BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN UTANG

Tia Tasia Zein , Iman Jauhari , dan Siti Rahmah .

ABSTRAK
Akta Pengakuan Utang merupakan akta yang dibuat oleh notaris. Dikeluarkan pada salinan pertama berbentuk Grosse Akta yang didalamnya terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan, serta diatur dalam Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBg, dan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada prakteknya Akta Pengakuan Utang dibuat tidak berbentuk Grosse Akta, tetapi diikuti dengan pembuatan Akta Kuasa Menjual sebagai akta baru. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika adanya Akta Kuasa Menjual menyebabkan posisi antara debitur dan kreditur menjadi tidak seimbang.
Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah untuk menemukan dan menganalisis kekuatan Akta Kuasa Menjual yang digunakan sebagai sita jaminan dalam pelunasan utang berdasarkan Akta Pengakuan Utang, dan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi debitur wanprestasi yang objek jaminannya disita dan dijual oleh kreditur, serta untuk menemukan dan menjelaskan alternatif penyelesaian sengketa akibat adanya Akta Kuasa Menjual berdasarkan Akta Pengakuan Utang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan metode pendekatan sinkronisasi hukum antara peraturan penggunaan Akta Pengakuan Utang dan peraturan Akta Kuasa Menjual, serta sinkronisasi antara peraturan tersebut dengan praktek yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pengolahan bahan hukumnya dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah didapatkan, kemudian memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dari bahan hukum tersebut.
Hasil penelitian ini didapatkan bahwa Grosse Akta Pengakuan Utang lebih memiliki jaminan dan kepastian hukum daripada penggunaan Akta Kuasa Menjual, akan tetapi Grosse Akta belum memiliki kekuatan yang sama seperti Hak Tanggungan yang lebih bisa memberikan jaminan dan kepastian dalam mengajukan permohonan eksekusi. Debitur tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika kreditur menggunakan Akta Kuasa Menjual dalam pelunasan utang, dikarenakan ada beberapa yang tidak mencantumkan dalam aktanya untuk mengembalikan sisa hasil penjualan objek jaminan kepada debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1249 KUHPerdata. Penyelesaian sengketa yang terjadi dilapangan kebanyakan ditempuh dengan jalur litigasi atau Pengadilan, karena biasanya sengketa terjadi sudah sampai tahap merugikan pihak lain sehingga diajukan upaya hukum gugatan perdata perbuatan melawan hukum.
Kesimpulannya, Akta Pengakuan Utang harus dibuat dalam bentuk Grosse Akta untuk dapat diajukan eksekusi ketika debitur wanprestasi atau dilakukan pendaftaran di lembaga jaminan Hak Tanggungan. Debitur akan mendapatkan perlindungan hukum ketika penjualan jaminan tidak menggunakan Akta Kuasa Menjual atau didalamnya telah diatur
secara tegas dan jelas terkait penjualan objek jaminan. Alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan meminta bantuan kepada pihak ketiga sebagai penengah, berupa notaris dan lembaga penyelesaian sengketa yaitu mediator dan konsiliator. Saran dari hasil penelitian ini adalah pemerintah sebagai lembaga negara dapat membentuk undang-undang untuk mengatur secara khusus tentang penggunaan Akta Pengakuan Utang dan membatasi penggunaan Akta Kuasa Menjual untuk pelunasan utang atau mengaturnya. Notaris harus melakukan penyuluhan hukum atau edukasi hukum terkait penggunaan Akta Kuasa Menjual untuk pelunasan utang. Penyelesaian juga sebaiknya ditempuh secara damai atau musyawarah untuk mufakat untuk tetap menjaga hubungan baik antara para pihak.

Kata kunci: Utang Piutang, Akta Pengakuan Utang, Akta Kuasa Menjual

POWER OF POWER TO SELL AS COLLATERAL CONFISCATION IN DEBT REPAYMENT BASED ON THE DEBT RECOGNITION DEED Tia Tasia Zein, Iman Jauhari, dan Siti Rahmah. ABSTRACT The Debt Acknowledgment Deed is a deed made by a notary. Issued in the first copy in the form of a Grosse Deed which contains the instructions "For the sake of justice based on belief in the Almighty God" and has the same legal force as a court decision, and is regulated in Article 224 HIR, Article 258 RBg, and Article 1 number 11 of the Law. Law Number 2 of 2014 Amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. In practice, the Deed of Debt Acknowledgement is not made in the form of a Grosse Deed, but is followed by a Deed of Power of Attorney to Sell as a new deed. This creates problems when the Power of Attorney Deed causes the position between debtor and creditor to become unbalanced. The aim of this thesis research is to discover and analyze the power of the Power of Attorney to Sell which is used as collateral in repayment of debt based on the Debt Acknowledgment Deed, and to explain the form of legal protection for defaulting debtors whose collateral objects are confiscated and sold by creditors, as well as to discover and explain alternative dispute resolution resulting from the existence of a Deed of Power of Attorney to Sell based on a Debt Acknowledgment Deed. The method used in this research is a type of normative juridical research, namely using a legal synchronization approach between the regulations on the use of Debt Acknowledgment Deeds and the regulations on Power of Attorney Deeds, as well as synchronization between these regulations and practices that occur in the field. This research is qualitative in nature, namely the processing of legal materials by interpreting the legal materials that have been obtained, then providing descriptions of the legal materials. The results of this research show that the Grosse Deed of Debt Acknowledgment has more legal guarantees and certainty than the use of a Deed of Power of Attorney to Sell, however, the Grosse Deed does not have the same strength as a Mortgage Right which can provide more guarantees and certainty in submitting a request for execution. Debtors do not receive legal protection when creditors use a Deed of Power of Attorney to Sell in repayment of debts, because there are some who do not include it in their deed to return the remaining proceeds from the sale of collateral objects to the debtor as regulated in Article 1249 of the Civil Code. Most disputes that occur in the field are resolved through litigation or court, because usually disputes have reached the stage where they are detrimental to other parties so that civil lawsuits against the law are filed. In conclusion, the Debt Acknowledgment Deed must be made in the form of a Grosse Deed so that it can be submitted for execution when the debtor is in default or registered at a Mortgage Guarantee Institution. The debtor will receive legal protection when the sale of collateral does not use a Power of Attorney to Sell Deed or it is regulated expressly and clearly regarding the sale of the collateral object. Alternative dispute resolution can be achieved by asking for help from third parties as mediators, in the form of notaries and dispute resolution institutions, namely mediators and conciliators. The suggestion from the results of this research is that the government as a state institution can form a law to specifically regulate the use of Debt Acknowledgment Deeds and limit the use of Power of Attorney Deeds for debt repayment or regulate them. Notaries must provide legal counseling or legal education regarding the use of the Power of Attorney to Sell Deed for debt repayment. Settlement should also be achieved peacefully or by deliberation to reach a consensus to maintain good relations between the parties. Keywords: the debt agreement, the confession of debts act, and the selling powers act.

Citation



    SERVICES DESK