Electronic Theses and Dissertation

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur dalam Pasal 64 hingga Pasal 66 yang akan digunakan pada tahun 2026. KUHP baru mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer. Namun, implementasi efektif dari perubahan ini akan memerlukan penyesuaian signifikan dalam sistem peradilan pidana dan kesadaran hukum masyarakat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan jenis sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menjelaskan bagaimana komparatif sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statue apparoach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia menunjukkan beberapa perubahan penting, yaitu pengenalan jenis sanksi baru seperti pidana pengawasan dan kerja sosial, perubahan dalam hierarki dan penerapan pidana mati, penguatan konsep keadilan restoratif, dihapuskannya pidana kurungan dalam KUHP Nasional, dan penyesuaian sanksi terhadap perkembangan kejahatan modern. KUHP Nasional juga mengadopsi pidana tambahan baru yaitu pidana pembayaran ganti kerugian dan pidana pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Disarankan kepada Pembuat Undang-Undang agar lebih melibatkan masyarakat dalam proses keadilan restoratif dan program rehabilitasi serta lakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas KUHP Nasional dan melakukan penyesuaian jika diperlukan serta ada penguatan posisi serta rumusan pidana alternatif dapat ditambahkam karena masih minim dan hanya memuat syarat yang sangat limitative (hanya untuk tidak pidana yang diancam dibawah lima tahun) terkhususnya dalam KUHP Nasional.

Criminal sanctions are regulated in Article 10 of Law No. 1/1946 on Criminal Law Regulations while Law No. 1/2023 on the Criminal Code is regulated in Article 64 to Article 66 which will be used in 2026. The new Criminal Code reflects an effort to reform the criminal law that is more in line with the values and needs of contemporary Indonesian society. However, the effective implementation of these changes will require significant adjustments in the criminal justice system and public legal awareness. The writing of this thesis aims to explain the types of criminal sanctions in Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations with Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and explain how comparative criminal sanctions in Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations with Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research in writing this thesis uses normative juridical research methods, research data obtained through library research with the approach used, namely the statutory approach (statue apparoach) and comparative approach. The result of this research can be concluded that Indonesian criminal law shows several important changes, namely the introduction of new types of sanctions such as supervision punishment and social work, changes in the hierarchy and application of the death penalty, strengthening the concept of restorative justice, abolition of confinement punishment in the National Criminal Code, and adjustment of sanctions to the development of modern crimes. The National Criminal Code also adopts new additional punishment, namely the payment of compensation and the fulfillment of local customary obligations and/or obligations according to the law that lives in the community. It is suggested to the law makers to involve the community more in the process of restorative justice and rehabilitation program as well as conduct periodic evaluation on the effectiveness of the National Criminal Code and make adjustments if necessary as well as strengthening the position and formulation of alternative punishment can be added because it is still minimal and only contains very limitative requirements (only for non-criminal punishment under five years) especially in the National Criminal Code.