Electronic Theses and Dissertation

PENJUALAN TANAH WARISAN TANPA ADANYA PERSETUJUAN AHLI
WARIS LAINNYA DI KABUPATEN BENER MERIAH

SALIS RIDHA
⁕
IMAN JAUHARI⁕⁕
TEUKU SAIFUL⁕⁕⁕
1

ABSTRAK

Pasal 171 huruf d kompilasi hukum islam. menyebutkan bahwa "harta
peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa harta benda
miliknya maupun hak-haknya. Seorang ahli waris harus meminta persetujuan dari
ahli waris lainnya apabila hendak melakukan peralihan hak terhadap hak
warisannya, sebab ahli waris yang lainnya juga mempunyai hak atas harta warisan
tersebut. Praktek nya dalam penjualan tanah warisan masih sering terjadi
penjualan tanah warisan oleh salah satu ahli waris tanpa adanya persetujuan dari
ahli waris lainnya yang tidak sesuai dengan pasal 833 kuhperdata dan 171 huruf d
kompilasi hukum islam.
Tujuan dari penelitian ini yaitu menjelaskan penyebab PPAT
mengeluarkan akta jual beli terhadap tanah waris yang dijual tanpa persetujuan
ahli waris lainnya, proses pembuatan akta jual beli oleh PPAT terhadap tanah
warisan yang dijual tanpa persetujuan ahli waris lainnya tanpa jelas alas hak nya,
dan akibat hukum terhadap pembelian tanah warisan yang dijual tanpa persetujuan
ahli waris lainnya.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris
dengan pedekatan penelitian kualitatif analisis secara induktif. Teknik penelitian
lapangan dengan mengumpulkan seluruh bahan dari responden dan informan
melalui wawancara, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan cara
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penyebab PPAT mengeluarkan akta
jual beli tanah yaitu faktor identitas yang diperlihatkan kepada PPAT sebagai
bukti lain yang menunjukkan klaim atas tanah tersebut, dan faktor nilai transaksi
juga relasi penjualan tanah tersebut dengan imbalan lebih dari nilai transaksi,
dalam proses pembuatan akta jual beli PPAT tidak menerapakan prinsip kehatihatian

sehingga PPAT tidak memeriksa kembali dokumen yang diserahkan
kepada PPAT sebagai syarat peralihan hak, dan akibat dari penjualan tanah
tersebut akta yang dibuat oleh PPAT dapat terdegradasi menjadi akta dibawah
tangan sehingga akta tersebut dapat dibatalkan demi hukum, akibat batal nya akta
tesebut maka transaksi jual beli juga batal sehingga mengakibatkan kerugian
materil terhadap pembeli tanah waris tersebut.
Disarankan kepada PPAT dalam proses penjualan harta warisan PPAT
harus memeriksa kembali dokumen yang diserahkan oleh para penghadap
sebagaimana dalam peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah PPAT harus
menerapkan prinsip kehati-hatian hal tersebut agar PPAT terhindar dari sengketa
yang akan terjadi terhadap akta jual beli yang dibuat oleh PPAT.
Kata Kunci : Penjualan, Tanah Warisan, Ahli Waris

THE SALE OF THE LAND OF THE INHERITANCE WITHOUT THE CONSENT OF THE OTHER HEIRS IN THE BENER MERIAH SALIS RIDHA ⁕ IMAN JAUHARI⁕⁕ TEUKU SAIFUL⁕⁕⁕ 2 ABSTRACT Article 171 (d) of the compilation of Islamic law states that "the inheritance is the property left by the heir, whether it is his property or his rights. A heir must seek the consent of another heir when he wishes to transfer his inheritance, for the other heir is also entitled to it. His practice in the sale of land inheritance still frequently occurs sale of inherited land by one of the heirs without the consent of the other heirs that does not comply with section 833 of the Kuhperdata and 171 letters d of the compilation of Islamic law. The purpose of this study is to explain why PPAT issued an act of sale against the inherited land sold without the consent of the other heirs, the process of making an Act of Sale by PPAT against the land of inheritance sold without consent of another heir without explicit reasons of his rights, and the legal consequences against the purchase of the estate land for sale without the agreement of other inheritors. The research method used in this study is empirical jurisprudence with the approach of qualitative research and inductive analysis. Field research techniques by collecting the entire material from respondents and informants through interviews, then the data obtained is analyzed in a qualitational way. The results of the research showed that the cause of PPAT issuing the sale of the land is the identity factor shown to the PPAT as other evidence that indicates the claim on the land, and the transaction value factor also the relationship of sale of such land in exchange for more than the value of transaction, in the process of making the sale act PPAT does not apply the principle of precaution so that the PPAT does not re-examine the documents submitted to the PPAT as a condition of the transfer of rights, and as a result of the sale such the land act made by the CPAT can be degraded into an underhand act so that such an act can be cancelled by law, due to the cancellation of the test act then the sale transaction is also canceled resulting in material loss to the purchaser of the inherited land. It is advised to the PPAT in the process of sale of inheritance property PPAT should re-examine the documents submitted by the respondents as in the regulations of the office of the official of the land registrar PPAT must apply the precautionary principle of such matters so that PPAT is avoided from the dispute that will arise against the sale act made by PPAT. Keywords: sale, inheritance, heirs