PENGGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PENGGUNAAN JASA DEBT COLLECTOR OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA


Pengarang

Muhammad Erlangga Nasution - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Safrina - 197403122006042001 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

2003101010001

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2024

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditor (lembaga pembiayaan) untuk menagih utang kepada debitornya. Namun, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai debt collector menimbulkan permasalahan tentang landasan hukum penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan pembiayaan dan bentuk tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek jaminan fidusia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan landasan hukum penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan pembiayaan dalam penarikan objek jaminan fidusia, dan untuk menjelaskan tanggung jawab perusahaan pembiayaan terhadap penggunaan jasa debt collector dalam penarikan objek jaminan fidusia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan pembiayaan dalam penarikan objek jaminan fidusia didasarkan pada konsep pemberian kuasa berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdata. Hal ini dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, penggunaan jasa debt collector tetap melahirkan tanggung jawab bagi perusahaan pembiayaan. Bentuk tanggung jawab perusahaan pembiayaan menurut Pasal 10 ayat (3) POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dapat disepakati oleh perusahaan pembiayaan dan debitor, salah satu bentuk dari tanggung jawab ini adalah ganti rugi.

Disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan melakukan penguatan dalam hal pengawasan terhadap penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan pembiayaan dan pembinaan secara berkala terhadap perusahaan pembiayaan mengenai kualifikasi debt collector yang diperbolehkan untuk digunakan serta dibentuk sebuah aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai penggunaan jasa debt collector dan perlu dilakukan perbaikan terhadap ketidakjelasan norma dalam Pasal 48 ayat (3) POJK Nomor 35/POJK.05/2018.

Debt collectors in principle work based on the power granted by creditors (financing institutions) to collect debts from their debtors. However, the absence of laws and regulations that specifically regulate debt collectors raises issues about the legal basis for the use of debt collector services by finance companies and the form of responsibility of finance companies for the use of debt collector services in withdrawing fiduciary guarantee objects. The purpose of this research is to explain the legal basis for the use of debt collector services by finance companies in the withdrawal of fiduciary guarantee objects, and to explain the responsibilities of finance companies for the use of debt collector services in withdrawing fiduciary guarantee objects. This research uses normative legal research methods, namely literature studies by examining legal materials, namely laws and regulations, books, journals and articles related to this thesis research. Based on the results of the research, it is known that the use of debt collector services by finance companies in withdrawing fiduciary guarantee objects is based on the concept of granting power based on Article 1792 of the Civil Code. This is justified based on the provisions of Article 48 paragraph (1) POJK Number 35/POJK.05/2018 concerning the Business Implementation of Financing Companies, as long as it does not conflict with the provisions of laws and regulations. However, the use of debt collector services still creates responsibilities for finance companies. The form of responsibility of the finance company according to Article 10 paragraph (3) POJK Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector can be agreed upon by the finance company and the debtor, one form of this responsibility is compensation. It is recommended that the Financial Services Authority strengthen in terms of supervision of the use of debt collector services by finance companies and periodic guidance to finance companies regarding the qualifications of debt collectors that are allowed to be used and form a regulation that explicitly regulates the use of debt collector services and needs to be improved on the vagueness of the norms in Article 48 paragraph (3) POJK Number 35/POJK.05/2018.

Citation



    SERVICES DESK