Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA KUASA AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK AKTA KUASA MENJUAL TANAH YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KOTA BANDA ACEH NOMOR 5/PDT.G/2022/PN BNA)
Pengarang
Nurul Akla - Personal Name;
Dosen Pembimbing
M. Gaussyah - 197412201999031001 - Dosen Pembimbing I
Ika Susilawati, SH., M.Kn - - - Dosen Pembimbing II
Teuku Ahmad Yani - 196510081990031001 - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
2203202010005
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Kenotariatan (S2) / PDDIKTI : 74102
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum Magister Kenotariatan., 2024
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Kuasa menjual dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 1320-1337 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1796 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasa1 1796 KUH Perdata kuasa menjual harus diberikan dalam bentuk kuasa khusus dan menggunakan kata- kata yang bersifat tegas. perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan, dimana sah kesepakatan itu bebas dari penipuan, khilaf dan paksaan. Maka pembatalan kuasa menjual harus didasarkan pula dengan kesepakatan para pihak dan sebab-sebab pembatalan kuasa menurut KUHPerdata. namun pada prakteknya pembatalan kuasa menjual masih sering tidak didasari pada ketentuan tersebut sehingga dapat berakibat hukum berupa sengketa antara pemberi kuasa, penerima kuasa, Notaris dan pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kuasa menjual tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana akibat hukum pembatalan kuasa menjual tanah secara sepihak, mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat pembatalan sepihak akta kuasa menjual yang dibuat dihadapan notaris. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan didukung oleh data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara preskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum bagi tergugat atas pembatalan akta kuasa menjual dapat berdampak pada penerima kuasa, notaris dan pihak ketiga dalam hal ini pembeli. Terhadap penerima kuasa dirugikan secara materil dan imateril, terhadap notaris berakibat hukum digugat secara perdata dan dapat dikenakan sanksi administratife dan bagi pihak kegita hilangnya kepastian hukum. Disarankan kepada Notaris dalam membuat akta pembatalan kuasa menjual hendaknya para pihak keduanya hadir karena kuasa menjual tidak dapat di batalkan tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Notaris tidak boleh memihak serta harus slalu mengedepankan Prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap semua pihak.
.
Keywords: Kuasa Menjual, Perjanjian, Pembatalan Kuasa
The Power of Attorney is executed in accordance with Articles 1320-1337 of the Civil Code regarding the validity requirements of agreements, and Article 1796 of the Civil Code. Pursuant to Article 1796 of the Civil Code, the Power of Attorney must be granted in the form of specific authorization and using unequivocal language. Agreements are based on mutual consent, where validity requires freedom from fraud, mistake, and coercion. Therefore, the revocation of the Power of Attorney must also be based on the agreement of the parties and the reasons for revocation under the Civil Code. However, in practice, the revocation of the Power of Attorney often does not comply with these provisions, potentially resulting in legal disputes among the principal, the attorney-in-fact, notaries, and other parties involved in executing the Power of Attorney. This study aims to examine and analyze the legal consequences of unilaterally cancelling the Power of Attorney of land, and to evaluate legal protections for parties harmed by the unilateral cancellation of Power of Attorney deeds executed before a notary. This research adopts a normative juridical approach, utilizing legislative analysis, conceptual approaches, and case study analysis. Data is gathered through literature review supplemented by field research, and subsequently analyzed descriptively. The research findings indicate that the legal implications of cancelling the Power of Attorney deed can impact the attorney-in-fact, notaries, and third parties such as buyers. The attorney-in-fact may suffer both material and immaterial damages, notaries may face civil lawsuits and administrative sanctions, and third parties may experience legal uncertainty. It is recommended that notaries ensure the presence of both parties when drafting cancellation deeds of Power of Attorney, as the Power of Attorney cannot be revoked without the agreement of both parties. Notaries must remain impartial and always prioritize the principle of caution to prevent harm to all parties involved. Keywords: Power of Attorney, Agreement, Cancellation of Power of Attorney
PENGGUNAAN AKTA KUASA MENJUAL SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN UTANG DALAM PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH (Rosa Lianda Islami, 2021)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK TERHADAP AKTA NOTARIS YANG DIBATALKAN OLEH PENGADILAN (ARY ZULFAN, 2021)
KEKUATAN KUASA MENJUAL SEBAGAI SITA JAMINAN DALAM PELUNASAN UTANG BERDASARKAN AKTA PENGAKUAN UTANG (Tia Tasia Zein, 2024)
TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI KUASA DALAM PENDAFTARAN DAN PENCATATAN COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP SECARA ONLINE MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN USAHA (MASYKUR, 2021)
TANGGUNG JAWAB HUKUM KETIDAKHADIRAN NOTARIS/PPAT SAAT PENANDATANGANAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DIHADAPAN PARA PIHAK (Yudianto Syahputra, 2022)