Electronic Theses and Dissertation

Perjanjian penanaman modal asing memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk sektor pengelolaan hulu minyak dan gas bumi (migas) di Wilayah Kerja (WK) Pase yang merupakan salah satu sektor penting bagi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh. Dalam pelaksanaan Kontrak Kerja Sama (KKS) pengelolaan bersama WK Pase antara Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan Triangle Pase Inc. telah menimbulkan persoalan hukum sehingga berdampak terhadap PAD Pemerintah Aceh. Sengketa tersebut diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Tujuan Penulisan ini adalah menjelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui BANI serta memahami faktor-faktor pemicu sengketa dalam pengelolaan Blok Pase. Penelitian bertujuan untuk mendalami BANI dan menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhi timbulnya sengketa di dalam pengaturan Blok Pase.

Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode hukum yang dilakukan melalui pendekatan berdasarkan bahan hukum utama yaitu menelaah teori-teori, konsep-konsep, kaidah hukum serta peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui BANI yaitu, penunjukan arbiter pemohon, registrasi, pengiriman ke termohon, jawaban termohon dan penunjukan arbiter, penunjukan ketua majelis dan pembuatan SK majelis, sidang dan, putusan. Faktor yang memicu terjadinya sengketa antara Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan Triangle Pase Inc terkait Blok Pase dikarenakan Triangle Pase Inc (TPI) tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH).

Disarankan kepada PDPA atau sekarang PT. Pembangunan Aceh (PT. PEMA) untuk melakukan upaya upaya hukum dalam rangka pembatalan terhadap putusan BANI yang telah merugikan PDPA dan Pemerintah Aceh. Disarankan kepada (BPMA) agar dapat memediasi penyelesaian sengketa antara PDPA dan TPI. Hal ini mengingat (BPMA) memiliki fungsi pengendalian, pengawasan dan pelaksaan terhadap Kontaktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di wilayah Aceh dan pentingnya menjaga komunikasi yang terbuka dan efektif antara kedua belah pihak, yaitu Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan Triangle Pase (TPI), selama pelaksanaan kontrak. Komunikasi yang baik dapat membantu mencegah terjadinya ketidaksepakatan dan ketidakpahaman terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Foreign investment agreements have a strategic role in encouraging a country's economic development, including the upstream oil and gas (oil and gas) management sector in the Pase Working Area (WK), which is one of the important sectors for increasing Aceh's Regional Original Income (PAD). In implementing the Cooperation Contract (KKS) for joint management of the Pase WK between the Aceh Regional Development Company (PDPA) and Triangle Pase Inc. has given rise to legal issues that have an impact on the Aceh Government's PAD. The dispute was resolved through the Indonesian National Arbitration Board (BANI). The purpose of this writing is to explain the dispute resolution mechanism through BANI and understand the factors that trigger disputes in the management of the Pase Block. The research aims to explore BANI and analyze various aspects that influence the emergence of disputes in the management of the Pase Block. This research method is normative juridical research with legal methods carried out through an approach based on the main legal materials, namely examining theories, concepts, legal rules and statutory regulations. Based on the research results, it shows that the dispute resolution mechanism through BANI is, appointment of the applicant's arbitrator, registration, sending to the respondent, the respondent's answer and appointment of the arbitrator, appointment of the chairman of the panel and making of the panel's decree, hearing and decision. The factor that triggered the dispute between the Aceh Regional Development Company (PDPA) and Triangle Pase Inc regarding the Pase Block was because Triangle Pase Inc (TPI) did not carry out the contractual obligations agreed by both parties in the Production Sharing Contract (KBH). It is recommended to PDPA or now PT. Pembangunan Aceh (PT. PEMA) to take legal action to cancel BANI's decision which has harmed the PDPA and the Aceh Government. It was suggested to (BPMA) to mediate the resolution of the dispute between PDPA and TPI. This is because (BPMA) has the function of controlling, supervising and implementing Cooperation Contract Contactors (KKKS) in the Aceh region and the importance of maintaining open and effective communication between the two parties, namely the Aceh Regional Development Company (PDPA) and Triangle Pase (TPI ), during the execution of the contract. Good communication can help prevent disagreements and misunderstandings regarding the rights and obligations of each party.