Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
THESES
TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN DI PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Pengarang
Dila Ayunda - Personal Name;
Dosen Pembimbing
Dahlan - 196704041993031004 - Dosen Pembimbing I
Muhammad Ya'kub Aiyub Kadir - - - Dosen Pembimbing II
Muhammad Zaki - 196503071992031003 - Penguji
ilyas yunus - - - Penguji
Nomor Pokok Mahasiswa
2203202010001
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Kenotariatan (S2) / PDDIKTI : 74102
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2024
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PENSIUN TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN DI PENGADILAN MENURUT
UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Dila Ayunda
Dahlan
Ya’kub Aiyub Kadir
ABSTRAK
Pasal 65 UUJN mengatur bahwa Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan kepada penyimpan protokol Notaris. Pasal tersebut menimbulkan pemahaman yang mutitafsir mengenai tanggung jawab notaris setelah pensiun. Hal tersebut berdampak pada beberapa gugatan terhadap akta notaris yang telah pensiun di Pengadilan yang putusannya menyatakan akta notaris yang telah pensiun cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum namun notaris tidak diharuskan mengganti kerugian.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tanggung jawab Notaris yang telah pensiun terhadap akta yang pernah dibuatnya yang dibatalkan di pengadilan dan mengetahui akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibatalkan di pengadilan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta didukung oleh data primer di lapangan sebagai pelengkap berupa wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang telah pensiun bertanggung jawab secara perdata, pidana dan administrasi jika terbukti bersalah dan mengakibatkan akta cacat hukum. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi jika notaris terbukti bersalah dan kerugian tersebut akibat langsung dari perbuatan notaris. Pembatalan akta notaris menyebabkan kekuatan pembuktian akta yang awalnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna berubah menjadi akta dibawah tangan dan akta notaris menjadi batal demi hukum.
Pemerintah hendaknya membentuk Pasal baru dalam UUJN tentang batas waktu tanggung jawab notaris yang tidak multitafsir karena Pasal 65 UUJN yang ditafsirkan bahwa notaris memiliki tanggung jawab seumur hidup merugikan dan tidak adil bagi notaris. Jika ada pembatasan wewenang karena telah mencapai usia pensiun tentunya harus diikuti dengan adanya pembatasan tanggung jawab. Notaris dalam menjalankan tugasnya harus berhati-hati dan mengikuti aturan yang berlaku untuk menghindari permasalahan hukum dikemudian hari.
RESPONSIBILITY OF A NOTARY AFTER RETIREMENT FOR THE DEEDS ANNULLED IN COURT ACCORDING TO THE NOTARY ACT Dila Ayunda Dahlan Ya’kub Aiyub Kadir ABSTRACT Article 65 of UUJN states that Notary, Substitute Notary, and Temporary Notary Official are responsible for every deed they make even though the Notary protocol has been handed over or transferred to the keeper of the Notary protocol. This article has led to mutita interpretations, causing differences of opinion regarding the responsibility of notaries after retirement. In addition, there are several lawsuits against the deeds of notaries who have retired in court whose decisions do not oblige notaries to be responsible even though the deeds they make are declared legally defective. This research aims to explain and analyze the responsibility of a retired Notary towards the deed he/she has made that is canceled in court and to find out the legal consequences of a Notary deed that is canceled in court. The research method used is normative juridical research with a statutory approach, conceptual approach and case approach. Data sources are obtained through primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and supported by primary data in the field as a complement in the form of interviews. The results show that a retired notary is civilly, criminally and administratively liable if proven guilty of the deed he made and resulted in the deed being legally defective. Parties who feel harmed by the deed made by the notary can also claim reimbursement of costs and losses if the notary is proven guilty and the losses suffered are a direct result of the notary's actions. The legal consequences of canceling a notarial deed result in the validity and evidentiary power of the deed which initially has perfect evidentiary power turning into a deed under the hand and the notarial deed becomes null and void. The government should establish a new article in the Notary Law regarding the time limit for notary responsibility that is not open to multiple interpretations, as article 65 of UUJN which is interpreted to mean that notary has lifetime responsibility is unfair. Notaries are expected to carry out their duties and positions in accordance with the provisions of the notary office law to avoid legal issues in the future. Keywords: Responsibility, Retired Notary, Authentic Deed
TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH BERAKHIR MASA JABATANNYA TERHADAP KESALAHAN KETIK PEMBUATAN AKTA OTENTIK (Royes Ruslan, 2023)
KEDUDUKAN AKTA YANG DIBUAT NOTARIS YANG TELAH PENSIUN DALAM PROSES PENGADILAN RNDI KOTA BANDA ACEH (FAUZI MAULANA, 2022)
TANGGUNG JAWAB PERDATA NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG MENYEBABKAN SENGKETA TANAH (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (ASSHIFA UMMAMI K, 2019)
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG TIDAK SESUAI FORMAT DAN PENGHADAP (Muhammad Alfatahri, 2022)
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI TERHADAP KESALAHAN DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR 65/PDT.G/2017/PN.MKS) (Ramayudi, 2024)