Electronic Theses and Dissertation

MODEL PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM KAWASAN EKOSISTEM LEUSER BERDASARKAN
OTONOMI KHUSUS ACEH
Zulkarnaini , Ilyas Ismail , Yanis Rinaldi , Muazzin

ABSTRAK
Pasal 149 ayat (1) Undang-undang No. 11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Kenyataannya, terdapat kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang terindikasi berada di wilayah hutan lindung dan hutan konservasi dalam Kawasan Ekosistem Leuser Aceh sesuai dengan Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan bernomor S.702/VII-PKH/2014 yang berdampak pada kelestarian hutan, akan tetapi hutan lindung dapat ditetapkan WIUP sesuai dengan Pasal 7 Qanun Aceh tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara hanya untuk mineral radioaktif dan mineral logam tidak untuk batu bara. Timbulnya masalah ini dikarenakan belum memiliki model pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang terintegrasi dalam suatu wadah regulasi, dimana Pemerintah Aceh belum dapat melakukan penerapan model pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Ekosistem Leuser khususnya dalam hutan lindung dan konservasi menurut konsep otonomi Khusus Aceh yang telah ada.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Aceh dalam Pengelolaan Pertambangan mineral dan batubara berdasarkan otonomi khusus, Pemerintah Aceh melakukan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Kawasan Ekosistem Leuser, dan model pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berkelanjutan dalam Kawasan Ekosistem Leuser.
Metode penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif yang melihat aturan dan konsep dalam penerapannya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep (model), dan komparatif/perbandingan, kemudian bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa norma dan kaidah hukum, dan bahan sekunder berupa buku dan jurnal dan didukung juga oleh wawancara dengan narasumber. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan/studi dokumen yang kemudian dianalisis secara deskripstif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, (1) Kewenangan Pemerintah Aceh dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara secara otonom telah mendapatkan kewenangan secara delegasi melalui Pasal 150 UU Pemerintah Aceh untuk melakukan pemberian izin usaha pertambangan, memberikan penilaian laporan bulanan, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat setempat yang sudah dimuat dalam Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013, namun pengelolaan pertambagan mineral dan batubara di Kawasan Ekosistem Leuser Pemerintah Aceh juga memiliki kewenangan untuk mengatur secara khusus dan terpisah dengan aturan lainnya yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. (2) Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Aceh di Kawasan Ekosistem Leuser mengacu kepada aturan hukum yang bersifat umum yakni berlandaskan pada Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013, padahal diketahui pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dilakukan dalam bentuk pelindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari, oleh karena itu pengelolaannya belum berlandaskan pada asas tanggung jawab Negara. (3) Model pengelolaan pertambangan Minerba dalam Kawasan Ekosistem Leuser harus memiliki karakteristik yaitu: a). Use Oriented, b). Imflementasi Oriented, c). Kebijakan Koprehensif Oriented, d). Akuntabel dan Open Goverment Oriented, e). Koordinasi antar Sektor dan Colaboratif Oriented dan, g). Pendekatan lembaga adat, untuk mencapai tujuan terhujudnya lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan dalam Kawasan Ekosistem Leuser yang harus dikembangkan dalam kerangka otonomi khusus dengan menekankan pada prinsip kelestarian di bidang pertambangan dengan melihat penggunaan lahan (use-oriented), kemudian diterapakan dalam kebijakan komprehensif dengan melibatkan sektor terkait dan masyarakat adat secara aktif dalam menjaga Kawasan Ekosistem Leuser dan juga dapat menjadikannya penambang yang terampil sekaligus memberikan kontribusi bagi daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD).
Diharapkan kepada Pemerintah dan DPR dapat melakukan revisi atas Pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 agar pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dapat memasukkan norma khusus pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh badan atau lembaga khusus baik lembaga pemeritah maupun lembaga adat sesuai dengan adanya prinsip otonomi khusus yang dimiliki Aceh agar dapat menjalankan kewenangannya. Diharapkan kepada Dinas Kehutanan, Dinas ESDM dan lainnya agar lebih dapat memonitoring dan mengevaluasi secara transparan kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Kawasan Ekosistem Leuser. Diharapkan model pengelolaan pertambangan mineral dan barubara di Kawasan Ekosistem Leuser perlu dilakukan model penggintegrasian kebijakan secara oriented yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh No. 15 Tahun 2013 dan Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 dalam satu bentuk model kebijakan yang khusus mengatur tentang penggunaan wilayah Kawasan Ekosistem Leuser di bidang pertambangan.

Kata Kunci: Pengelolaan Pertambangan, Kawasan Ekosistem Leuser, Otonomi Khusus.

MINERAL AND COAL MINING MANAGEMENT MODEL IN LEUSER ECOSYSTEM AREA BASED ON SPECIAL AUTONOMY Zulkarnaini1, Ilyas Ismail2, Yanis Rinaldi3, Muazzin4 ABSTRACT Article 149 paragraph (1) of Law No. 11 of 2006 explains that the Aceh Government and Regency/City Governments are obliged to carry out integrated environmental management by paying attention to spatial planning, protecting biological natural resources, non-biological natural resources, artificial natural resources, conservation of biological natural resources and their ecosystems, cultural heritage, and biodiversity by paying attention to the rights of indigenous peoples and to the greatest extent for the welfare of the people. But in fact, there are mineral and coal mining permits indicated to be in the Leuser Aceh Ecosystem Area in accordance with the Letter of the Ministry of Forestry Directorate General ofForestry Planning numbered S.702 / VII-PKH / 2014 which has an impact on forest sustainability, for that the Government of Aceh with autonomy in particular needs to formulate a policy model in efforts to manage mineral and coal mining permits that adhere to the principle of sustainability. This study aims to analyze the authority of the Government of Aceh in the Management of mineral and coal mining based on special autonomy, the Government of Aceh to manage mineral and coal mining in the Leuser Ecosystem Area, and the sustainable mineral and coal mining management model in the Leuser Ecosystem Area. This research method uses a normative juridical type that looks at rules and concepts in their application. This research approach uses a statutory approach, concepts, and comparisons/comparisons, then the legal materials used are primary legal materials in the form of legal norms and rules, and secondary materials in the form of related books and journals. The data collection technique is carried out by means of literature study/document study which is then analyzed in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that, (1) The authority of the Aceh Government in the management of mineral and coal mining autonomously has obtained the authority by delegation through Article 150 of the Aceh Government Law to grant mining business licenses, provide monthly report assessments, guidance, supervision, and protection of local communities which have been contained in Qanun Aceh No. 15 of 2013, but the management of mineral and coal mining in the Aceh Government KEL is also has the authority to regulate specifically and separately from other rules that prioritize the principle of sustainability.(2) The management of mineral and coal mining by the Government of Aceh in the Leuser Ecosystem Area refers to general legal rules, namely based on Aceh Qanun No. 15 of 2013, even though it is known that the management of the Leuser Ecosystem Area is carried out in the form of protection, security, preservation, restoration of area functions and sustainable use, therefore its management has not been based on the principle of State responsibility. (3) A sustainable and sustainable mining management model in KEL that must be developed within the framework of autonomy by emphasizing the principle of sustainability in the mining sector by looking at land use (use-oriented), then applied in a comprehensive policy by actively involving related sectors and indigenous peoples in maintaining the Leuser Ecosystem Area and can also make it a skilled miner while providing income to the region in the form of Local Revenue. It is hoped that the Government and the House of Representatives can revise Article 150 of Law Number 11 of 2006 so that the management of KEL can include special norms for the management of mineral and coal mining to be carried out by special bodies or institutions, both government institutions and customary institutions in accordance with the principle of special autonomy owned by Aceh in order to exercise its authority. It is hoped that the Forestry Service, the Energy and Mineral Resources Service and others will be able to monitor and evaluate more transparently mineral and coal mining activities in the Leuser Ecosystem Area. It is hoped that the mineral and coal mining management model in the Leuser Ecosystem Area needs to be carried out in an oriented policy integration model contained in Law No. 11 of 2006, Qanun Aceh No. 15 of 2013 and Qanun Aceh No. 19 of 2013 in a form of policy model that specifically regulates the use of the Leuser Ecosystem Area in the mining sector. Keywords: Mining Management, Leuser Ecosystem Area, Special Autonomy