Electronic Theses and Dissertation

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kewenangan terhadap penuntut umum untuk dapat menghentikan penuntutan. Pasal 3 ayat (3) huruf b menjelaskan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan dapat dilakukan apabila telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.tindak pidana penganiayaan menjadi salah satu fenomana yang sering kali terjadi dalam lingkungan masyarakat. Namun, pada praktiknya tidak semua kasus tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan dengan Peraturan jaksa Nomor 15 Tahun 2020 hal ini dapat dilihat masih banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan berakhir dengan pidana penjara.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana penganiyaan melalui restorative justice, menjelaskan hambatan dalam proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice, dan menjelaskan upaya dalam menghadapi hambatan pada proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui restorative justice.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian lapangan (field research) melalui wawancara dari responden dan informan. Dan penelitian kepustakaan (library research) untuk memperoleh data sekunder.
Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa proses penyelesaian kasus penganiayaan melalui Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Banda Aceh dilakukan untuk mencapai perdamaian. Namun, ada kendala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Restorative Justice, pandangan bahwa Restorative Justice menguntungkan satu pihak, dan anggapan bahwa penjara adalah hukuman terbaik. Kejaksaan Negeri Banda Aceh terus mensosialisasikan Restorative Justice dan mendirikan Rumah Restorative Justice di gampong agar kasus bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan bantuan jaksa, polisi dan perangkat gampong.
Disarankan agar kejaksaan memaksimalkan proses penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice agar lebih efektif dan menjadi solusi terbaik. Kejaksaan juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang Restorative Justice dan manfaatnya dalam memperbaiki hubungan sosial serta mencegah konflik berulang. Selain itu, kejaksaan harus terus meningkatkan kerja sama untuk sosialisasi Restorative Justice.

Article 3, paragraph (1) of Prosecutor Regulation Number 15 of 2020 regarding Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice grants the prosecutor the authority to discontinue prosecution. Article 3, paragraph (3) letter b explains that case resolution outside the court can be conducted if the situation has been restored using a restorative justice approach. The crime of assault is one of the phenomena that frequently occurs in society. However, in practice, not all cases of assault can be resolved using Prosecutor Regulation Number 15 of 2020; indeed, many cases of assault still result in imprisonment. The purpose of this research is to explain the process of resolving assault cases through restorative justice, to identify the obstacles in the process of resolving assault cases through restorative justice, and to describe efforts to overcome these obstacles. The research method used is empirical juridical research. Data was obtained through field research involving interviews with respondents and informants, as well as library research to gather secondary data. The findings of this research explain that the resolution process for assault cases through Restorative Justice at the State Prosecutor's Office in Banda Aceh aims to achieve peace. However, there are challenges such as lack of public awareness about Restorative Justice, the perception that Restorative Justice benefits only one party, and the belief that imprisonment is the best punishment. The State Prosecutor's Office in Banda Aceh continues to promote Restorative Justice and has established a Restorative Justice House in local communities to settle cases in a familial manner with the assistance of prosecutors, police, and community leaders. It is recommended that the prosecutor's office maximizes the process of discontinuing prosecution based on Restorative Justice to make it more effective and the best solution. The prosecutor's office also needs to educate the public about Restorative Justice and its benefits in improving social relationships and preventing recurring conflicts. Furthermore, enhancing collaboration for the socialization of Restorative Justice should be a continuous effort for the prosecutor's office.