Electronic Theses and Dissertation

Kekerasan dan pelecehan seksual semakin marak terjadi di Indonesia. Artikel ini mengeksplorasi lanskap kompleks perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan seksual di perusahaan-perusahaan Indonesia melalui implementasi Kebijakan Anti-Kekerasan Seksual. Artikel ini menguraikan kerangka legislatif yang ada, menekankan keterbatasannya dan kebutuhan mendesak akan perlindungan yang komprehensif.
Diskusi ini menyoroti celah dalam ketentuan hukum saat ini, terutama terkait dengan bentuk pelecehan seksual non-fisik dan keterbatasan daya paksa kebijakan anti-kekerasan seksual di perusahaan nasional berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual.
Studi ini menggunakan metodologi penelitian yuridis kualitatif untuk mengeksplorasi kompleksitas perlindungan hukum bagi karyawan perempuan di perusahaan nasional. Dengan menganalisis sumber data sekunder termasuk peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan literatur, penelitian ini menyoroti interaksi rumit faktor-faktor yang membentuk perlindungan tersebut.
Studi ini menekankan pentingnya penelitian hukum normatif kualitatif dalam menangani tantangan dan nuansa yang melekat dalam melindungi hak-hak karyawan perempuan secara komprehensif. Selain itu, studi ini menekankan peran penting kebijakan perusahaan yang kuat, yang merinci protokol yang jelas untuk melaporkan, mengelola, dan mendukung korban pelecehan atau kekerasan seksual. Penggunaan mekanisme pemulihan, seperti akses ke bantuan medis dan psikologis, muncul sebagai elemen penting dalam membantu pemulihan holistik korban.
Akhirnya, analisis ini menekankan urgensi revisi legislatif yang mewajibkan Prosedur Operasi Standar (SOP) spesifik di dalam perusahaan untuk secara komprehensif menangani pelecehan dan kekerasan seksual. Peningkatan tersebut bertujuan untuk memperkuat budaya tempat kerja, memprioritaskan kesejahteraan dan keselamatan karyawan. Gambaran komprehensif ini berfungsi sebagai seruan untuk tindakan legislatif, menandakan komitmen kolektif untuk memerangi kekerasan seksual dan membina lingkungan kerja yang aman dan mendukung di seluruh Indonesia.

Sexual violence and harassment have become increasingly prevalent in Indonesia. This article navigates the complex landscape of preventive legal protection against sexual violence within Indonesian companies through the implementation of Anti-Sexual Violence Policy. It dissects existing legislative frameworks, emphasizing their limitations and the compelling need for comprehensive safeguards. The discourse highlights gaps within current legal provisions, particularly regarding non-physical forms of sexual harassment and the limited enforceability of anti-sexual violence policies within national companies under Article 18 of Law Number 12 of 2022 concerning sexual violence. This study utilizes a qualitative judicial research methodology to explore the complexities of legal protections for women employees in national companies. By analyzing secondary data sources including statutory regulations, legal theory, and literature, the research highlights the intricate interplay of factors shaping these protections. The study underscores the significance of qualitative normative legal research in comprehensively addressing the challenges and nuances inherent in safeguarding the rights of women employees. Furthermore, it accentuates the pivotal role of robust company policies, delineating clear protocols for reporting, managing, and supporting victims of sexual harassment or violence. The incorporation of recovery mechanisms, such as access to medical and psychological aid, emerges as a crucial element in aiding victims’ holistic recovery. Ultimately, this analysis underscores the urgency for legislative revisions mandating specific Standard Operating Procedures (SOPs) within companies to comprehensively address sexual harassment and violence. Such enhancements seek to fortify workplace cultures, prioritizing employee well-being and safety. This comprehensive overview serves as a clarion call for legislative action, signifying a collective commitment to combat sexual violence and foster secure and supportive workplace environments throughout Indonesia.