Electronic Theses and Dissertation

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha diantaranya berktikad baik, memberikan informasi, menjamin mutu barang maupun jasa, memberi jaminan dan/atau garansi kepada konsumen, dan melakukan ganti kerugian akibat barang dan/atau jasa yang mengalami kerusakan atau cacat. Namun, dalam kenyataannya pelaku usaha sering tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap konsumen sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang, sebagaimana yang terjadi dalam usaha jasa usaha cuci kendaraan, dimana banyak konsumen mengalami kerugian namun tidak mendapatkan perlindungan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana bentuk dari perlindungan hukum terhadap konsumen pada jasa usaha cuci kendaraan yang ada di wilayah Kota Banda Aceh. Serta menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kurangnya perlindungan konsumen yang terjadi pada jasa usaha cuci kendaraan, dan untuk menjelaskan upaya- upaya yang harus dilakukan untuk tetap menjaga hak-hak dari konsumen pengguna jasa usaha cuci kendaraan dapat terpenuhi dengan baik.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris. Data primer pada peneltian skripsi ini didapatkan dari penelitian lapangan melalui wawancara responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dapat disimpulkan perlindungan hukum jasa usaha cuci kendaraan tidak berjalan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Faktor yang menjadi penyebab diantaranya adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha, kelalaian para pekerja pada usaha jasa cuci kendaraan, kurangnya rasa tanggung jawab pelaku usaha pada kerugian yang dialami oleh konsumen, kurangnya transparansi dari pelaku usaha kepada konsumen, kecerobohan pekerja pada usaha jasa cuci kendaraan. Upaya-upaya yang dilakukan pelaku jasa usaha cuci kendaraan diantaranya meningkatkan transparansi kepada konsumen, meningkatkan pelayan dan fasilitas yang lebih berkualitas, memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen pada jasa usaha cuci kendaraan, dan memberikan bukti perjanjian meskipun dalam bentuk perjanjian baku seperti memberikan resi transaksi yang memuat semua item barang yang ada didalam kendaraan.

Disarankan pelaku usaha jasa cuci kendaraan perlu menetapkan standar layanan dan membuat perjanjian tertulis mengenai hak dan kewajiban dengan konsumen untuk adanya transparansi, memberikan pelayanan maksimal. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan menjaga kepercayaan konsumen pada barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.

According to Article 7 of Law No. 8/1999 on Consumer Protection, the obligations of business actors include acting in good faith, providing information, guaranteeing the quality of goods and services, providing guarantees and/or warranties to consumers, and compensating for damaged or defective goods and/or services. However, in reality, business actors often do not provide maximum protection to consumers as regulated in the Law, as happens in the vehicle washing business, where many consumers suffer losses but do not get protection as regulated in the Consumer Protection Law. The purpose of this study is to explain how the form of legal protection for consumers in vehicle washing business services in the Banda Aceh City area. As well as explaining the factors that cause the lack of consumer protection that occurs in vehicle washing business services, and to explain the efforts that must be made to keep the rights of consumers who use vehicle washing business services can be fulfilled properly. The type of research conducted is empirical juridical. Primary data in this thesis research is obtained from field research through interviews with respondents and informants. Based on the results of the research, it can be concluded that the legal protection of vehicle washing business services is not running as regulated in the Law. Factors that become causes include lack of awareness of business actors, negligence of workers in vehicle washing service businesses, lack of a sense of responsibility of business actors for losses suffered by consumers, lack of transparency from business actors to consumers, carelessness of workers in vehicle washing service businesses. Efforts made by vehicle wash business actors include increasing transparency to consumers, improving better quality services and facilities, providing guarantees of protection to consumers in vehicle wash business services, and providing proof of agreement even though it is in the form of a standard agreement such as providing a transaction receipt that contains all items of goods in the vehicle. It is recommended that vehicle wash service business actors need to set service standards and make written agreements regarding rights and obligations with consumers for transparency, provide maximum service. Carry out work with full responsibility and maintain consumer confidence in the goods and / or services provided by business actors.