Electronic Theses and Dissertation

PELAKSANAAN KEWAJIBAN NOTARIS MEMBACAKAN
AKTA AUTENTIK DI HADAPAN PARA PIHAK
(Suatu Penelitian di Banda Aceh)

Baihaqi*

Sanusi**
1
Novi Sri Wahyuni***

ABSTRAK


Akta autentik ialah alat bukti yang sengaja dibuat oleh notaris untuk proses
pembuktian perdata di pengadilan. Pembuatan akta autentik sedianya dilaksanakan
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya disingkat UUJN). Salah satu kewajiban notaris Pasal 16 ayat (1) huruf
m UUJN, dalam pembuatan akta autentik adalah membacakan di hadapan para
pihak. Hanya saja, kewajiban ini tidak selalu dipenuhi oleh notaris sehingga
memunculkan ketidakpastian dan pertanggungjawaban hukum.
Penelitian ini hendak mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewajiban
notaris dalam membacakan akta autentik di hadapan para pihak di Kota Banda
Aceh, mengetahui/menjelaskan alasan notaris tidak melaksanakan kewajiban
pembacaan akta autentik di hadapan para pihak di Kota Banda Aceh, mengetahui
dan menganalisis penerapan sanksi terhadap notaris yang tidak membacakan akta
autentik di hadapan para pihak.
Penelitian ini dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undangundang
(statute approach),pendekatan konseptual (conceptual approach), dan juga pendekatan
kualitatif (qualitative approach). Adapun jenis atau tipe penelitian yaitu penelitian hukum
empiris, yakni meneliti secara langsung gejala hukum, khususnya pelaksanaan kewajiban
notaris dalam membacakan autentik di hadapan para pihak di Kota Banda Aceh.
Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, dengan teknik wawancara, studi dokumentasi, penelusuran kepustakaan. Sementara sifat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah descriptive-analysis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembacaan akta
autentik di hadapan para pihak merupakan kewajiban notaris sebagaimana diatur
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Data empiris menunjukkan bahwa terdapat
notaris tidak melaksanakan kewajibannya dalam membaca akta autentik. Fakta ini
selaras dengan keterangan narasumber penelitian bahwa problem pembuatan akta
selama ini memunculkan masalah hukum dalam konteks pembacaan akta autentik.
Ditemukan kasus di Kota Banda Aceh bahwa notaris tidak menjalankan
kewajibannya dalam membacakan akta di depan para pihak. Persoalan yang muncul
adalah pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tersebut belum pernah
diselesaikan MPD dan MPW di Aceh karena tidak ada pelaporan yang dilakukan
oleh para penghadap. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam
pelaksanaan pembacaan akta autentik seperti diamanahkan di dalam UUJN. Alasan
notaris tidak menjalankan kewajiban membaca akta yang pernah ditangani oleh
MPD Notaris Kota Banda Aceh karena tidak adanya waktu yang cukup yang
dimiliki Notaris. Di dalam tinjauan tanggung jawab hukum, notaris dapat dibebani
konsekuensi berupa sanksi atas dilanggarnya norma hukum UUJN. Penerapan
sanksi terhadap notaris yang tidak membacakan akta autentik di depan para pihak
adalah sanksi administratif. Pembacaan akta ialah peristiwa hukum yang diatur
dalam UUJN. Konsekuensi dari tidak dijalankannya kewajiban pembacaan akta
dapat berlanjut kepada tanggung jawab hukum berupa sanksi hukuman berbentuk
administratif. Penetapan sanksi administratif dilakukan secara berjenjang yang
proses awalnya mulai dari MPD, kemudian dilanjutkan oleh MPW, diusulkan pada
MPP, ditindaklanjuti Menteri Hukum dan HAM. Wewenang penetapan sanksi
hanya diberi kepada MPW dan Menteri Hukum dan HAM. MPW hanya
menetapkan sanksi teguran lisan/tertulis setelah adanya rekomendasi/usulan dari
MPD. Menteri berwenang menetapkan sanksi administratif pemberhentian
sementara selama 3 bulan sampai 6 bulan, serta pemberhentian dengan tidak hormat
setelah sebelumnya mendapatkan usulan dari MPP. Berdasarkan data di lapangan,
MPD dan MPW Aceh belum pernah menetapkan sanksi hukum bagi notaris yang
tidak menjalankan kewajiban membacakan akta autentik, namun di luar Kota Banda
Aceh pernah ada kasus penetapan sanksi teguran dan pemberhentian sementara bagi
notaris.
Penelitian ini merekomendasikan agar notaris melaksanakan semua
kewajiban yang ditetapkan dalam UUJN. Bagi MPD, perlu melakukan pengawasan
dan pembinaan berkala terhadap notaris. Bagi pemerintah, terutama bagi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, idealnya membentuk kebijakan
hukum terkait skema dan mekanisme pengawasan dan skema penindakan bagi
notaris yang melanggar kode etik dan kewajiban hukum yang diatur dalam UUJN.


Kata Kunci : Kewajiban Notaris, Membacakan Akta, Di Hadapan Para Pihak

IMPLEMENTATION OF THE LIABILITY OF NOTARY TO READ AUTHENTIC ACTS IN THE PRESENCE OF PARTIES (A Study in Banda Aceh) Baihaqi* Sanusi** 1 Novi Sri Wahyuni*** ABSTRACT An authentic deed is a piece of evidence that is deliberately made by a notary for the civil evidentiary process in court. The making of authentic deeds should be carried out in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2014 concerning the Office of Notary (UUJN). One of the obligations of a notary in Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN, making an authentic deed is to read it out in front of the parties. However, this obligation is not always fulfilled by notaries, giving rise to legal uncertainty and liability. Study aims to find out and analyze the implementation of the notary's obligation to read the authentic deed in front of the parties in Banda Aceh City, to find out/explain the reasons why notaries do not carry out the obligation to read the authentic deed in front of the parties in Banda Aceh City, to find out and analyze the application of sanctions against notaries who do not read the authentic deed in front of the parties. This research was conducted using three approaches, namely the statute approach, conceptual approach, and qualitative approach. The type of research is empirical legal research, which directly examines legal phenomena, especially the implementation of notary obligations in reading authentic deeds in front of the parties in Banda Aceh City. This research data is obtained from various sources, with interview techniques, documentation studies, literature searches. While the nature of the analysis used in this research is descriptive-analysis. The result of this study is that the implementation of reading the authentic deed in front of the parties is an obligation of the notary as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN. Empirical data shows that there are notaries who do not carry out their obligations in reading authentic deeds. This fact is in line with the testimony of research sources that the problem of making deeds has led to legal problems in the context of reading authentic deeds. A case was found in Banda Aceh City that the notary did not carry out his obligations in reading the deed in front of the parties. The problem that arises is that the violation of Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN has never been resolved by the MPD and MPW in Aceh because there is no reporting by the parties. This creates legal uncertainty in the implementation of the reading of authentic deeds as mandated in the UUJN. The reason why notaries do not carry out the obligation to read deeds that have been handled by the MPD Notary of Banda Aceh City is due to the absence of sufficient time owned by the Notary. In the review of legal responsibility, notaries can be burdened with consequences in the form of sanctions for violating the legal norms of the UUJN. The application of sanctions against notaries who do not read out authentic deeds in front of the parties is administrative sanctions. The reading of the deed is a legal event regulated in the UUJN. The consequences of not carrying out the obligation to read the deed can lead to legal responsibility in the form of administrative sanctions. Determination of administrative sanctions is carried out in stages with the initial process starting from MPD, then continued by MPW, proposed to MPP, followed up by the Minister of Law and Human Rights. The authority to determine sanctions is only given to MPW and the Minister of Law and Human Rights. MPW only sets the sanction of verbal / written reprimand after a recommendation / proposal from MPD. The Minister is authorized to determine administrative sanctions of temporary dismissal for 3 months to 6 months, as well as dishonorable dismissal after previously obtaining a proposal from the MPP. Based on data in the field, MPD and MPW Aceh have never imposed legal sanctions on notaries who do not carry out the obligation to read authentic deeds, but outside Banda Aceh City there have been cases of imposing sanctions of reprimand and temporary dismissal for notaries. The study it is recommended that notaries carry out all obligations stipulated in the UUJN. For MPD, it is necessary to conduct periodic supervision and coaching of notaries. For the government, especially for the Ministry of Law and Human Rights, ideally establish a legal policy related to the scheme and mechanism of supervision and prosecution scheme for notaries who violate the code of ethics and legal obligations stipulated in the UUJN. Keywords : The Liability Of Notary, Read Authentic Acts, The Presence Of Parties