Electronic Theses and Dissertation

Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 Kitab Undang=Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang Pemalsuan (valscheid in geschriften). Pasal 263 ayat 1 menyatakan bahwa barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat mendatangkan sesuatu kerugian terhadap orang lain, dikenakan hukuman dengan hukuman penjara selama lamanya 6 (enam) tahun. Namun pada kenyataannya, kejahatan pemalsuan surat khususnya surat tanah semakin marak terjadi karena didapati adanya oknum-oknum yang membantu pelaku dalam meringankan sanksi yang dikenakan padanya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pelaksanaan penyidikan pembuktian pada tindak pidana pemalsuan surat, kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam pembuktian pemalsuan surat tanah, tindakan penunut umum dalam mengatasi pembuktian pemalsuan surat tanah.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan responden dan informan. Dan sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan yakni dengan mempela peraturan perundang-undangan, buku teks, dan jurnal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pembuktian pidana dimulai sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan sidang Pengadilan. Pada pemeriksaan di Pengadilan, Jaksa Penuntut umum setidaknya harus mengumpulkan 2 (dua) alat bukti yang sah untuk membuktikan dakwaannya. Adapun kendala yang dihadapi oleh penuntut umum adalah pelaku berasal dari orang-orang penting di pemerintahan, seperti keuchik dan adanya surat surat yang dibutuhkan sebagai barang bukti sudah renta fisiknya. Upaya yang dilakukan oleh penuntut umum adalah dengan melakukan pemeriksaan tambahan dan menghadirkan grafolog.

Disarankan kepada pemangku kebijakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan larangan pemalsuan surat tanah dan saran kepada hakim untuk memperhatikan hal hal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari Putusan yang batal demi hukum.

Articles 263 to 276 of the Criminal Code (KUHP) regulate forgery (valscheid in geschriften). Article 263 paragraph 1 states that any person who forges or falsifies a document, which may cause damage to another person, shall be punished with imprisonment for a period of 6 (six) years. However, in reality, the crime of forgery of documents, especially land documents, is increasingly widespread because there are individuals who assist the perpetrators in alleviating the sanctions imposed on them. The purpose of this research is to explain the process of conducting evidentiary investigation in the crime of forgery of documents, the obstacles faced by the public prosecutor in proving the forgery of land documents, the actions of the public prosecutor in overcoming the proof of forgery of land documents. The type of research used in this research is empirical juridical. The data in this study uses primary data obtained from field research in the form of interviews with respondents and informants. And secondary data obtained from library research, namely by studying laws and regulations, textbooks, and journals. The results of this study indicate that criminal proof efforts begin at the stages of investigation, investigation, prosecution to court hearings. At the examination in court, the public prosecutor must collect at least 2 (two) valid evidence to prove the charges. The obstacles faced by the public prosecutor are that the perpetrators come from important people in the government, such as keuchik and the letters needed as evidence are physically vulnerable. Efforts made by the public prosecutor are to conduct additional examinations and present graphologists. It is suggested to policy makers to provide understanding to the public regarding the prohibition of forgery of land documents and advice to judges to pay attention to matters specified in the laws and regulations to avoid verdicts that are null and void.