Electronic Theses and Dissertation

Didalam hukum adat Aceh Singkil mengatur tentang larangan menikah semarga di kenal suatu institusi adat sebagai hukum yang berlaku dalam masyarakat Desa Tanjung Mas. Hal ini merupakan warisan nenek moyang suku PakPak Boang yang melarang keras adanya larangan pernikahan semarga. Akan tetapi fakta yang terjadi pada saat ini di dalam masyarakat Pakpak Boang masih banyak yang melanggar peraturan hukum adat larangan pernikahan dengan semarga.
Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, menjelaskan implementasi dan urgensi perkawinan semarga di masyarakat Pakpak Boang Desa Tanjung Mas. Kedua, untuk mengetahui aturan sanksi hukum adat pernikahan semarga pada masyarakat pakpak Boang Desa Tanjung Mas. Ketiga, untuk mengkaji pandangan Islam terhadap larangan pernikahan semarga pada masyarakat Pakpak Boang Desa Tanjung Mas.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan responden dan informal, Lokasi penelitian di Desa Tanjung, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.
Hasil penelitian Pertama, Implementasi dan urgensi larangan pernikahan semarga, Pelaksanaan pernikahan dengan memfokuskan sama-sama cinta, yang melakukan menikah dalam pernikahan kawin lari di sebabkan karena saling cinta sama cinta, Dan ada juga sistem melakukan pernikahanya tanpa di restuai oleh kedua orang tua, mereka tetap melakukan pernikahan semarga dengan melakukan pernikahan pindah dari Desa ke Desa lain. Sedangkan peraturan larangan pernikahan semarga banyak efek samping pada masyarakat yang melanggar pernikahan semarga. Diantaranya anak mereka tidak terlalu sempurna seperti cacat biologis pada keturunan, dan bahkan perasaan merasa tidak tenang dan cangkung atas pernikahan mereka, dan bahkan mereka merasakan bahwa menikah dengan saudaranya sendiri. Perasaan ini muncul dengan sendirinya. Singkil. Kedua, penerapan sanksi adat pernikah semarga, masyarakat Pakpak Boang Aceh Singkil Desa Tanjung Mas, di hukum berat dikucilkan dari pergaulan masyarakat, tidak di anggap lagi sebagai warga, membayar uang admistrasi denda hukum adat dan pernikahannya tidak tercatat dalam KUA oleh kepala desa. Ketiga, Pandangan hukum Islam larangan pernikahan semarga, di dalam hukum Islam bahwa larangan pernikahan satu marga tidak sesuai. Karena hukum Islam baik di dalam Al-Qur’an maupun Hadits tidak mengenal adanya pernikahan satu marga, karena tidak terdapat unsur nasab di dalam hukum Islam hanya melarang keras pernikahan sedarah, sepersusuan dan yang berbeda agama dengannya, larangan pernikahan satu marga tersebut hanya sekedar hukum adat yang telah berlaku dan harus dijaga di dalam tatanan adat Suku PakPak Boang Desa Tanjung Mas.
Di sarankan dan rekomendasi; Pertama disarankan kepada kepala Desa Tanjung Mas harus membuat peraturan larangan menikah satu marga, di terapkan dalam peraturan Qanun Desa secara tertulis dan di sepakati oleh masyarakat setempat agar penerapan Qanun ini bisa di tetapkan dan di patuhi oleh masyarakat. Kedua, Kepada masyarakat Desa Tanjung Mas agar mematuhi aturan yang telah di buat oleh kepala Desa, supaya aturan larangan menikah satu marga di Desa Tanjung Mas tidak di langgar oleh masyarakat setempat, dan di harapkan agar mematuhi aturan yang telah di tetapkan oleh kepala Desa. Ketiga, disarankan kepada akademik untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesadaran masyarakat terhadap Imlementasi dan urgensi larangan menikah semarga.
Kata Kunci: Implementasi, Urgensi, Larangan Menikah Semarga.

Aceh Singkil customary law regulates the prohibition of marriage within a clan known to a customary institution as the law that applies in the Tanjung Mas Village community. This is a legacy of the ancestors of the PakPak Boang tribe who strictly forbade marriages within the clan. However, the fact that currently occurs in the Pakpak Boang community is that there are still many who violate customary law regulations prohibiting marriage within the clan. This research aims to: First, explain the implementation and urgency of intermarriage in the Pakpak Boang community, Tanjung Mas Village. Second, to find out the rules for customary legal sanctions for same-marga marriage in the Pakpak Boang community, Tanjung Mas Village. Third, to examine the Islamic view of the prohibition on intermarriage in the Pakpak Boang community of Tanjung Mas Village. The method used in this research is empirical juridical by conducting literature studies and interviews with respondents and informally. The research location is Tanjung Village, Simpang Kanan District, Aceh Singkil Regency. First research results, the implementation and urgency of the prohibition on marriage within the family, the implementation of marriage by focusing on mutual love, those who marry in elopement marriages are caused by mutual love, and there is also a system of carrying out marriages without the approval of both parents, they continue to carry out clan marriages by moving marriages from village to another village. Meanwhile, regulations prohibiting same-line marriages have many side effects on people who violate same-name marriages. These include their children not being perfect, such as biological defects in their offspring, and even feeling uneasy and awkward about their marriage, and they even feel that they are marrying their own sibling. This feeling arises by itself. Singkil. Second, the implementation of customary sanctions for marriage between clans, the Pakpak Boang Aceh Singkil community of Tanjung Mas Village, were severely punished by being excluded from social interactions, no longer considered as citizens, paying administrative fees for customary legal fines and their marriages were not registered in the KUA by the village head. Third, the view of Islamic law is the prohibition on marriage within the same clan, in Islamic law the prohibition on marriage within the same clan is not appropriate. Because Islamic law, both in the Qur'an and the Hadith, does not recognize the existence of same-clan marriages, because there is no element of lineage in Islamic law, it only strictly prohibits marriages between blood, same-blood people and people of different religions, the prohibition on marriages within the same clan is just a law. customs that have been in effect and must be maintained within the customary order of the PakPak Boang Tribe of Tanjung Mas Village. Recommended and recommended; Firstly, it is recommended that the head of Tanjung Mas Village make a regulation prohibiting marriage from members of the same clan, implement it in written Village Qanun regulations and be approved by the local community so that the implementation of this Qanun can be determined and obeyed by the community. Second, the people of Tanjung Mas Village must comply with the rules that have been made by the Village Head, so that the rule prohibiting marriage from members of the same clan in Tanjung Mas Village is not violated by the local community, and they are expected to comply with the rules that have been set by the Village Head. Third, it is recommended that academics carry out further research regarding public awareness of the implementation and urgency of the ban on same-marriage. Keywords: Implementation, Urgency, Prohibition of Marriage within the Family.