Electronic Theses and Dissertation

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) diatur didalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Namun kenyataannya di Gampong Kopelma Darussalam, dalam pengelolaan memiliki kendala dalam kepengurusan yang menjadi penghambat pada BUMG.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pengelolaan BUMG Bina Atakana, menjelaskan pertanggungjawaban pengurus operasional BUMG Bina Atakana kepada pemerintah Gampong Kopelma Darussalam, serta menjelaskan dampak adanya BUMG Bina Atakana terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Gampong Kopelma Darussalam.

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, data diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang langsung ke lapangan dengan mewawancarai responden dan informan. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMG Bina Atakana belum berjalan optimal sesuai dengan prinsip tata kelola BUMG, dikarenakan ada beberapa prinsip yang belum dijalankan. Pertanggungjawaban pengurus BUMG Bina Atakana kepada pemerintah Gampong Kopelma Darussalam belum bertanggungjawab sepenuhnya. Sedangkan dampak adanya BUMG Bina Atakana belum memberikan hasil yang maksimal, dengan kata lain hasil dari pendapatan BUMG hanya dijadikan sebagai dana untuk pengembangan unit usaha BUMG Bina Atakana dan belum memberikan kontribusi terhadap pemerintah Gampong Kopelma Darussalam.

Disarankan terhadap pengelola BUMG Bina Atakana agar meningkatkan pengelolaannya sesuai dengan prinsip tata kelola BUMG dan disarankan kepada keuchik untuk melakukan restrukturisasi pengurus BUMG serta mengikuti aturan-aturan pemerintah, serta diharapkan pengelola BUMG dapat melakukan promosi terkait BUMG kepada masyarakat agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli gampong.

Village-Owned Enterprises (BUMG) are regulated in Article 1 paragraph 6 of Law Number 6 Year 2014 on Villages. BUMG is a business entity that is wholly or partially owned by the village through direct participation from separated village assets to manage assets, services and other businesses for the greatest welfare of the village community. But in reality in Gampong Kopelma Darussalam, the management has obstacles in management that become obstacles to BUMG. The writing of this thesis aims to explain the management of BUMG Bina Atakana, explain the accountability of BUMG Bina Atakana's operational management to the Kopelma Darussalam Gampong government, and explain the impact of BUMG Bina Atakana on improving community welfare and the original income of Kopelma Darussalam Gampong. The research in writing this thesis uses Empirical Juridical research, data obtained through field and library research. This research is research that goes directly to the field by interviewing respondents and informants. While library research is carried out by studying textbooks and laws and regulations. The results showed that BUMG Bina Atakana has not run optimally in accordance with the BUMG governance principles, because there are several principles that have not been implemented. The accountability of the BUMG Bina Atakana management to the Gampong Kopelma Darussalam government has not been fully responsible. While the impact of BUMG Bina Atakana has not provided maximum results, in other words, the results of BUMG revenue are only used as funds for the development of BUMG Bina Atakana's business units and have not contributed to the Kopelma Darussalam Gampong government. It is recommended that the manager of BUMG Bina Atakana improve its management in accordance with the principles of BUMG governance and it is recommended to the keuchik to restructure the BUMG management and follow government regulations, and it is hoped that BUMG managers can promote BUMG to the community in order to improve the quality of human resources as well as to improve community welfare and village revenue.