Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
SKRIPSI
PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI BAGI KONSUMEN TERKAIT PRODUK BUAH IMPOR DI TOKO SWALAYAN YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL
Pengarang
Tengku Nazla Noerfatin - Personal Name;
Dosen Pembimbing
T. Haflisyah - 196709081994021001 - Dosen Pembimbing I
Nomor Pokok Mahasiswa
2003101010384
Fakultas & Prodi
Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201
Subject
Kata Kunci
Penerbit
Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2024
Bahasa
No Classification
-
Literature Searching Service
Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)
Dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan pada Pasal 97 ayat (2) dimana “Setiap orang yang memproduksi ataupun mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan”. Ketentuan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada produk pangan diatur dalam pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) wajib mengeluarkan dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memusnahkan Pangan yang diimpor”.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak atas informasi bagi konsumen terkait produk buah impor di toko swalayan yang tidak mencantumkan label, untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mencantumkan label pada buah impor, dan untuk menjelaskan akibat hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan label pada buah impor.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca referensi dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pemberian label merupakan bentuk pemenuhan dalam memberikan hak atas informasi bagi konsumen. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak mencantumkan label pada kemasan yaitu kurangnya pengetahuan pelaku usaha, tidak adanya komplain dari konsumen, kurangnya efektivitas dari tindakan pemerintah dalam melakukan pengawasan serta kurangnya sosialisasi dari Dinas Pangan.
Disarankan kepada Dinas Pangan untuk lebih memperhatikan dan memberikan pengawasan serta sosialisasi secara rutin terhadap pelaku usaha dalam pencantuman label pada buah impor, pelaku usaha harus memahami seluruh aturan hukum yang berlaku dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin terpenuhinya hak atas informasi bagi konsumen, dan konsumen harus lebih teliti dan lebih cerdas dalam membeli produk buah impor.
Law No. 18/2012 on Food states in Article 97 paragraph (2) that “Every person who produces or imports food for trade must include a label in and/or on food packaging”. The provision of sanctions for business actors who do not include labels on food products is regulated in Article 102 paragraph (2) of Law No. 18/2012 on Food “Every person who violates the provisions referred to in Article 97 paragraph (2) shall be obliged to remove from the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia or destroy the imported food”. The writing of this thesis aims to explain the fulfillment of the right to information for consumers related to imported fruit products in supermarkets that do not include labels, to find out and explain the factors that cause business actors not to include labels on imported fruit, and to explain the legal consequences for business actors who do not include labels on imported fruit. The method used in this research is empirical juridical research method. Secondary data is obtained through library research by reading references and literature related to the object of research, namely books and laws and regulations. Primary data is obtained through field research by conducting interviews with respondents and informants. The results of this study explain that labeling is a form of fulfillment in providing the right to information for consumers. There are several factors that cause business actors not to include labels on the packaging, namely the lack of knowledge of business actors, the absence of complaints from consumers, the lack of effectiveness of government actions in conducting supervision and the lack of socialization from the Food Service Office. It is suggested to the Food Service Office to pay more attention and provide regular supervision and socialization to business actors in the inclusion of labels on imported fruit, business actors must understand all applicable laws and carry out their obligations in accordance with the provisions of laws and regulations and ensure the fulfillment of the right to information for consumers, and consumers must be more careful and smarter in buying imported fruit products.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA YANG DIJUAL DI TOKO MODERN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (SASTRI MAYANI, 2017)
KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK KOSMETIK OLEH PELAKU USAHA DIKAITKAN DENGAN HAK KONSUMEN (YULIA SUSANTRI, 2018)
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK OBAT DAN KOSMETIK IMPOR CHINA YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI DALAM BAHASA INDONESIA DI KOTA BANDA ACEH (ROUDHATUL JANNAH, 2023)
PENJUALAN MASKER WAJAH ORGANIK TANPA INFORMASI PRODUK DIKAITKAN DENGAN HAK KONSUMEN DI KOTA BANDA ACEG (FIRZA LUTHFIA RAHMA, 2022)
PENGARUH PREFERENSI INTERNAL TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI BUAH IMPOR SEGAR DI PUSAT PERBELANJAAN KOTA BANDA ACEH (JULI TRINA PUSPITASARI, 2020)